Sejuta Sertifikasi Bonus Demografi, Hanya Mengejar Mimpi

Kamis, 2017 adminbaru
Sejuta

TOP CAREERIndonesia punya pekerjaan rumah yang sangat besar dalam urusan sumber daya manusianya. Jika tak segera dituntaskan bukan tak mungkin negara yang pernah disebut sebagai jagoan regional ini kian membenamkan diri sebagai penonton lompatan negara-negara tetangga.

Bukan sekali dua kali Presiden Joko Widodo berpesan agar semua jajarannya fokus menyiapkan pembenahan SDM agar lebih berkualitas. Bukan tanpa sebab kenapa perintah itu berulang kali Jokowi teriakan. Menurut prediksi banyak pihak, 2040 Indonesia akan punya 195 juta penduduk usia produktif. Jika dikelola dengan baik tentu 60 persen penduduk usia muda di 2045 bisa menjema sebagai bonus demografi. Harus digarisbawahi tentunya, jika hal itu dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak ya sebaliknya.

“Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil,” tutur Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi tentu sadar betul bahwa kondisi saat ini tak menguntungkan Indonesia. Bahasa singkatnya, masih banyak PR Indonesia jika mau menjadi negara maju. Tak ingin beban PR yang bertambah berat, sejumlah langkah penanganan pun diambil pemerintah.

Salah satu yang dilirik adalah dengan melakukan perombakan reorientasi pendidikan. Lebih khususnya lagi pemerintah menaruh perhatian kepada pendidikan vokasi ke arah demand drive.

Kenapa vokasi? Tentu ada sejumlah alasan kenapa jenis pendidikan itu yang menjadi harapan pemerintah. Tengok saja data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 lalu, ‎angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) sebesar 9,05 persen, lalu disusul pada jenjang Sekolah Menengah Atas 8,17 persen, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49 persen. Adapun TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan prosentase 3,61 persen di periode Februari 2015 lalu.

(Baca juga : Najwa Shihab ternyata tidak seberani yang kamu kira. Kok bisa ya?)

Berkaca pada kondisi tersebut, Jokowi pun mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016. Isinya Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan untuk membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match).

Yeap, link and match lagi. Pemerintah seolah benar-benar ingin menegaskan komitmennya pada urusan link and match antara dunia industri dan SDM-nya. Tak tanggung-tanggung, targetnya penyiapan satu juta tenaga kerja industri tersertifikasi hingga 2019.

Sejumlah kementerian pun harus bekerja untuk ini. Salah satunya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ditugaskan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, untuk memberikan akses yang lebih luas  bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja lapangan dan magang industri bagi guru.

“Kita harus menerapkan langkah-langkah terobosan yang bukan business as usual agar SMK dapat menghasilkan calon-calon tenaga kerja industri yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri,” begitu kata si Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

(Baca juga : Jadi film programmer ternyata bisa wara-wiri keluar negeri, asyik nih)

Sebagai implementasi, Kemenperin melaksanakan program Pembinaan & Pengembangan SMK yang link and match dengan Industri, Pelatihan Tenaga Kerja Industri dengan Sistem Three-In-One, Pendidikan Vokasi yang Dibina Kemenperin, dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri.

Pemerintah melakukan pemetaan guna memenuhi target sertifikasi yang meningkat setiap tahunnya, yaitu 220.134 orang pada 2017, 370.209 orang (2018), dan 450.209 orang (2019). Angka tersebut diambil dari target capaian dari 2017 hingga 2019. Perinciannya: (1) Lulusan 1.775 SMK sejumlah 845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan industri; (2) 162.000 orang peserta Diklat 3-in-1 (Pelatihan-Sertifikasi Kompetensi-Penempatan Kerja); (3) 15.552 orang lulusan dari program pendidikan reguler binaan Kemenperin dan (4) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri yang berjumlah hingga 18.000 orang. Sehingga, target jumlah tenaga kerja industri tersertifikasi pada 2017-2019 mencapai 1.040.552 orang.

Penyediaan instruktur dan silver expert dari industri, pembangunan infrastruktur kompetensi di SMK, serta pemberian sertifikat dari perusahaan industri kepada siswa SMK juga ditetapkan sebagai contoh langkah yang diambil pemerintah.

(Baca juga : Ronal angkat suara soal rahasia kariernya, oh ternyata)

Untuk tahun ini telah ditunjuk 125 SMK yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian (ketahanan pangan), dan industri kreatif, serta 94 SMK bidang keahlian lainnya yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, pemilihan keempat program studi yang menjadi fokus pengembangan SMK tersebut berdasarkan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan menyerap sejumlah besar tenaga kerja.

Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK percontohan meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; standarisasi sarana dan srasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industri; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi.

(Baca juga : Citilink kelola pekerja dan bisnis pakai cara keren kaya gini…)

Perbaikan dan penyelerasan kurikulum SMK akan memantapkan model link and match dengan DUDI. Kurikulum dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara instruction dan construction sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah ataupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan. Saat ini pemerintah melakukan penyelarasan kurikulum SMK yang mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang berbeda dengan SMK 3 tahun.

Adapun penyediaan pendidik kejuruan yang kompeten ditempuh melalui program sertifikasi keahlian ganda. Sampai dengan 2019, Kemendikbud akan mentransformasi setidaknya 45 ribu guru normatif di SMK menjadi guru produktif. Selain itu, pemerintah mendorong program magang industri untuk guru produktif, serta meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan TIK untuk menunjang proses belajar mengajar.

Peningkatan kebekerjaan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi lulusan yang ditempuh melalui pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki peserta didik >600. Saat ini SMK yang memiliki peserta didik >600 ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki 90 persen total jumlah peserta didik SMK. 

“Dengan teaching factory, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai skill atau kemampuan teknis, tetapi juga sampai pada konsep pengembangan usaha,” ujar Mendikbud.

Diharapkan pada 2020, melalui program revitalisasi SMK, akan terwujud kondisi sebagai berikut. SMK melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis IT melalui 1.650 SMK Rujukan, 850 SMK Reguler, 3.300 SMK Aliansi serta 750 SMK Konsorsium;

Kemudian 80 persen tamatan SMK bekerja dibidangnya, 12 persen berwirausaha, dan 8 persen 1.650 SMK rujukan memiliki lisensi LSP-P1 dan membawahi 800 TUK bagi siswa dan aliansinya; 750 Teaching Factory dan Technopark di SMK berfungsi sebagai Rumah Inovasi; 1.000 Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta 350 SMA Luar Biasa terintegrasi dengan SMK. 45.000 Guru Keahlian Ganda dan 2500 Instuktur Kursus; 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan Kursus dan Pelatihan, 1.200 lulusan SMA Luar Biasa memiliki sertifikat keahlian; SMK menjadi pilihan utama bagi lulusan SMP untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah.

Pemerintah memang tengah fokus pada perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kualitas pendidik melalui program magang dan sertifikasi keahlian ganda menjadi target revitalisasi SMK. Selain itu, untuk memudahkan proses sertifikasi kompetensi kepada para lulusan SMK ditempuh dengan program penetapan satuan pendidikan sebagai LSP-P1. Tak kurang dari 1650 SMK di seluruh Indonesia menjadi target program penguatan kelembagaan tersebut. 

Tapi yang jelas, pemerintah tentu perlu menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi tentu tak boleh saling salip. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri pun mengklaim hal tersebut masuk dalam radarnya. "Di bawah koordinasi Menko Perekonomian, Pak Darmin Nasution, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan sejumlah kementerian lain yang terkait, kita terus berkoordinasi dan bersinergi untuk menggenjot pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," ujar Menaker.

Harus dipahami, lanjut Menaker, di Indonesia pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berbeda. Wujud kokret dari pendidikan vokasi berupa SMK atau Politeknik perguruan tinggi yang menggunakan pendidikan formal sebagai jalurnya, sehingga ada batasan tertentu.

Sedangkan pelatihan vokasi berupa peningkatan kompetensi secara cepat di luar jalur pendidikan formal seperti di BLK. Pelatihan vokasi sangat penting untuk memberikan keterampilan tenaga kerja Indonesia yang notabene 60 persen dari total angkatan kerja nasional sebanyak 125 juta didominasi lulusan SD-SMP.

“Kalau yang kita genjot hanya pendidikan vokasi, artinya kita mendorong yang 60 persen ini harus masuk SMK, Politeknik, atau program Diploma," papar Menaker.

Menurut Menaker, 60 persen angkatan kerja berlatar belakang pendidikan SD-SMP akan mengalami kesulitan. Sebab, jika mereka masuk SMK usia mereka sudah matang, sedangkan jika langsung terjun ke pasar kerja belum  memiliki keterampilan, dan jika berkeinginan untuk wirausaha mandiri mereka belum memiliki kompetensi dan modal usaha.

"Agar mereka tidak terjebak di sektor informal atau masuk ke industri padat karya, mereka harus di berikan akses pelatihan. itulah yang saya sebut sebagai pelatihan vokasi tadi" ujar Menaker.

Pemerintah tentu juga harus sadar bahwa keberadaan tenaga kerja juga harus memberikan respon positif terhadap perkembangan yang ada.  Lantas bagaimana pemerintah menganggapi hal ini? Menaker berujar, “Perkembangan teknologi saat ini berimbas terhadap berubahnya karakter pekerjaan. Jika demikian mau tidak mau input SDM juga harus berubah."

Ia mencontohkan, posisi pengantar surat sangat dibutuhkan ketika orang belum mengenal SMS (short message service) maupun beberapa perangkat komunikasi terbaru yang lain. "Teknologi membuat pekerjaan pengantar surat hilang. Seandainya ada kejuruan pengantar surat maka harus dihapus karena tidak relevan lagi." papar Menaker.

Masalahnya, lanjut Menaker, lembaga pendidikan Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan kurikulum atau kejuruan dengan kebutuhan dan perubahan karakter pekerjaan. Hal ini menyebabkan banyak lulusan pendidikan formal tidak terserap pasar kerja karena tidak adanya link and match antara supply and demand.

Menaker menambahkan, selain perubahan karakter pekerjaan akibat perkembangan teknologi, tantangan lain yang harus menjadi perhatian bersama adalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu adanya peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Untuk itu, BLK jangan mensyaratkan batasan pendidikan dan umur. Jika syarat itu masih diberlakukan maka menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelatihan di BLK" papar Menaker.

Menaker juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja di BLK agar SDM Indonesia terampil sehingga bisa masuk ke pasar kerja. Sebab, jika SDM Indonesia memiliki keterampilan yang cukup dan sesuai dengan perkembangan zaman, mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang baik sehingga dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran.

Di tingkat yang lebih rendah lagi, Bupati Kudus Musthofa menilai bahwa pendidikan vokasi mampu membantu Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Pendidikan yang bagaimana yang bisa membangun dan memberikan terobosan yang terbaik? Maka pendidikan vokasi menjadi kunci utama untuk memberikan keterampilan kepada siswa. Pendidikan vokasi bisa datang dari profesional, mulai dari sekolah menengah, ini kita rangkum semua,” katanya kepada TopCareer.id.

Ia menyampaikan, saat ini kebutuhan industri akan SDM yang terampil belum terpenuhi. Jadi, sambung dia, perlu ada campur tangan pemerintah agar industri dan pencari kerja itu bisa sama-sama diuntungkan.

“Saat ini tenaga kerja antara perusahaan yang butuh dengan pencari kerja ini belum ketemu. Saya ingin tidak ada lagi anak-anak yang begitu habis pendidikan vokasi mereka tidak terserap, maka saya link-an apa yang menjadi kebutuhan perusahaan sekarang.”

“Saya tidak ingin ketika mereka lulus melamar, daftar ke sana sini. Kasianlah, jadi kalau ada pengangguran banyak itu yang salah bukan mereka, tapi kepala daerah.”

Agar pendidikan vokasi yang kini tengah ia gencarkan bisa semakin berkualitas, Musthofa mengaku menggandeng pihak-pihak profesional. Tujuannya agar para murid bisa mencontoh profesional yang sudah terjun langsung dalam dunia industri sesuai dengan kejuruannya.

“Materi mata kurikulum itu yang memberikan profesional, 60 persen betul-betul sudah profesional. Gandeng Ivan Gunawan, saya gandeng Djarum Java Foundation, gandeng juga dengan beberapa lembaga keuangan, kami ajak Jamkrindo, semua kami penuhi,” jelas Musthofa.

Sementara itu, Musthofa mengaku bahwa serapan siswa lulusan vokasi ini terhadap industri kerja memiliki presentase yang cukup tinggi. Karena, sambungnya, pendidikan vokasi di daerahnya sudah diplot bahwa setelah lulus sudah tidak perlu lagi pusing melamar pekerjaan.

Disisi lain, Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant tidak ada mapping SDM dalam bonus demografi yang bisa mendukung tujuan ekonomi digital Indonesia.

"Arah kebijakan negara terhadap ekonomi digital dan bonus demografi semakin jauh dari harapan dan kita hanya akan menuju perbudakan digital, karena masyarakat lebih banyak konsumtif ketimbang produktif dalam mengimbangi kemajuan infrastruktur internet di Indonesia yang 95 persen hanya menjadi downloader daripada uploader,” ujar Dedi.

Lebih lanjut ia pun menilai rencana menggarap target ekonomi digital dengan memanfaatkan bonus demografi semakin jauh dari harapan. Lulusan lulusan SMK yang dinilai paling tepat untuk dijadikan operator ekonomi digital itu masih belum mumpuni dan mendukung.

"Inpres 9 tahun 2016 tentang revitalisasi vokasi dan malah tidak menyentuh kesiapan menuju target ekonomi digital, karena setelah 6 bulan inpres itu terbit tidak ada rencana apa-apa,” ujar Dedi. "Paket kebijakan 14 terkait e-commerce itu juga akan menjadi bonus demografi konsumtif secara masif kalua tidak diimbangi SDM TIK yang kompeten.”

KPTIK pun menyoroti dua masalah atau isu utama pada dunia Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Indonesia saat ini. Masalah pertama adalah definisi TIK yang masih carut-marut. Persoalan kedua adalah kesiapan SDM.

"SMK itu memberikan banyak SDM, tapi sekaligus juga menyumbang pengangguran terbanyak. Bagi praktisi TIK ini tantangan sekaligus potensi ke depan. Kita punya SDM, tinggal memolesnya dengan pelatihan-pelatihan yang tepat dan didukung kurikulum yang dibutuhkan industri," kata Dedi.

Penyebabnya, menurut Dedi, antara sektor pendidikan dan industri TIK masih belum terjadi link and match. Semua pihak masih jalan sendiri-sendiri, antara pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan.

"Kalau sesuai UU No 13 tahun 2003 tanggung jawab masalah ketenagakerjaan dan pengangguran bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua unsur. Untuk itu kemitraan ini sangat menguntungkan, karena perusahaan bisa mendapatkan banyak SDM siap pakai," ujarnya.

Jika kembali pada judul tulisan ini, Sejuta Sertifikasi dan Bonus Demografi, Hanya Mengejar Mimpi, setujukah kamu. (Yuda Prihantoro, Hilda Ilhamil Arofah)