Humas Pemerintah Ingin Keterlibatannya Tak di Nomor Dua

Sabtu, 2017 adminbaru
Humas

TOP CAREER – Di era keterbukaan informasi ini, tak bisa dipungkiri pemerintah banyak diuntungkan dalam hal publikasi program-program kerja serta beragam realisasinya. Dan hubungan masyarakat (humas) kementerian/lembaga memiliki peranan penting. Namun, peran humas ini juga perlu dibantu agar publikasi ke masyarakat bisa menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

Harapan yang dinanti dari peran humas itu sendiri, yakni informasi program pemerintah bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat, tidak menimbulkan kegaduhan. Harapan yang sama juga diutarakan Presiden Joko Widodo kepada jajaran humas kementerian/lembaga. Ia menginginkan humas bisa bekerja lebih cepat.

“Jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

"Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama,” ujar Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Aries Indanarto yang merupakan Kepala Bagian Humas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan bahwa pihaknya sudah bekerja maksimal. Namun, jika masih terdapat kesalahan, maka untuk selanjutnya dijadikan perbaikan.

Sementara itu, pihak humas sendiri merasa ada ganjalan dalam mempublikasikan program pemerintah, yakni minimnya keikutsertaan dalam rapat-rapat strategis. Padahal, dalam rapat strategis itu, banyak paparan program penting sehingga bukan humas istana saja yang wajib dilibatkan.

“Saya ingin idealnya tuh begini, jadi humas itu langsung dikumpulkan, agar tahu program dari pusatnya langsung. Jadi istilahnya, kami tuh tahu dari pimpinan langsung. Selama ini sifatnya terbatas, rapat strategis yang diterima ya hasilnya saja. Nah, hasilnya itu yang kami publikasikan,” kata Aries ketika ditemui TopCareer.id. 

Aries juga menambahkan, memang demi menunjang penyebaran informasi program pemerintah yang satu arah, ada semacam wadah bagi humas-humas di lembaga pemerintah, lembaga negara, serta BUMN, yakni Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

“Pengurusnya dari Kemenkominfo. Bakohumas ini setiap berkala mengadakan pertemuan. Bersinergi membahas tugas-tugas harian juga hambatan, kami harus sama. Bakohumas ini penting sekali. Apalagi di program Presiden Jokowi ada Nawacita. Program pemerintah Presiden itu harus segera terpublikasikan kepada seluruh kementerian melalui Bakohumas,” ucap Aries.

Menurut Aries, jika saja Bakohumas dilibatkan dalam rapat-rapat strategis pemerintah, maka mereka akan lebih paham situasi dan kondisi ketika rapat. Hal itu, kata Aries, akan berpengaruh dalam penyampaian informasi kepada  masyarakat.

“Sehingga ketika ditanya itu kami mengerti. Saya ikut pertemuannya, jadi begini-begini. Tapi kalau oper-oper itu ya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang dianggap sensitif sehingga filter ya. Jadi, kami menyampaikan seadanya,” jelas Aries.

Dampak dari operan yang sudah terfilter itu, maka informasi tidak bisa terpublikasikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui humas kementerian. Dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang.

Aries juga menyampaikan bahwa dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap kementerian/lembaga harus membuka informasi kepada khalayak jika memang berkaitan dengan kerja pemerintahan.

“Misal di BKPM, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait investasi, dan peraturan, kami harus memberikan informasi itu kepada masyarakat, yakni kepada pelaku usaha, mahasiswa, akademsi, dan pihak-pihak membutuhkan lainnya,” jelas Aries.

Namun, keterbukaan informasi di sini tetap memiliki rambu-rambu yang perlu dipatuhi. Terlebih, kata Aries, bagian humas merupakan ujung tombak publikasi sebuah kementerian/lembaga sehingga informasi yang akan disebarluaskan perlu tahap filterisasi.

“Pemberian informasi memang berbeda dengan swasta. Mungkin lebih ke pendekatan. Kalau di kami terbuka memang, tapi dipilih lagi hal-hal mana yang perlu disampaikan, dan hal-hal mana yang memerlukan kajian lebih dalam untuk dipublikasikan,” ujar Aries.

Lag-lagi, meski sudah mendapat aturan soal keterbukaan informasi, namun dampak dari filterisasi itu membawa citra “humas yang sulit diakses” masih ada hingga saat ini. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga atau badan non pemerintahan.

“Memang biasanya kami tergantung kebijakan pimpinan masing-masing. Tiap kementerian selalu menyampaikan hal-hal yang sudah dikualifikasi atau verifikasi dari pimpinan. Kalau sudah diberikan lampu hijau dari atasan, baru kemudian kami bisa segera publikasikan,” kata Aries yang sudah 23 tahun mengabdi di BKPM.

“Kami istilahnya ada aturan-aturan yang harus diikuti, beda dengan corporate lebih terbuka. Gayanya kami lebih ke birokrasi, karena humas enggak bisa langsung ngomong aja,” lanjut dia.

Namun, Aries menambahkan bahwa dalam UU Keterbukaan Informasi itu diatur, tidak semua informasi kementerian bisa dibuka terang-terangan kepada publik. Seperti tertera pada UU 14 Tahun 2008, pasal 2 ayat 2, yakni berisi informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

“Kalau di BKPM, yang termasuk adalah daftar perusahaan yang berinvestasi. Itu enggak boleh dibeberkan, termasuk izinnya, rencana investasinya. Dalam uji konsekuensi BKPM, ditetapkan pimpinan bahwa nama perusahaan termasuk dalam data individu perusahaan. Itu menyangkut strategi bisnis. Kalau kami berikan data lengkap perusahaan, maka kompetitor bisa melihat itu.”

Sementara, karena ketidaktahuan pengguna informasi atas pengecualian tersebut, masih banyak pihak yang meminta data langsung ke BKPM untuk kebutuhan perusahaan atau pribadi, seperti kantor-kantor konsultan dan perusahaan kompetitor.

“Tapi data-data yang tertutup itu dikecualikan jika alasannya untuk bahan penyelidikan kepolisian. Itu boleh. Ada untuk penyelidikan kasus hukum, nah kami membantu dalam memberikan informasi terkait. Ada surat secara khusus kepolisian. Dan jika diberikan pun juga tidak untuk dipublikasikan,” jelas Aries.

Jika semua informasi dan publikasi bisa dikelola secara baik, maka setidaknya humas kementerian mampu melaksanakan amanat Presiden Joko Widodo dalam Lima Direktif Presiden tentang Kehumasan.

Lima Direktif Presiden Joko Widodo tentang kehumasan, yakni pertama humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat. Dua, humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai framing atas isu.

Ketiga, jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat. Keempat, jangan ego sektoral, jangan tarung informasi antarinstansi pemerintah. Dan yang kelima dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Bahkan, menurut Aries, jika fungsi kehumasan lembaga negara bisa dilibatkan dalam setiap rapat strategis hingga ke daerah, maka tak menutup kemungkinan fungsi humas dalam membangun daerah terpencil bisa memiliki andil yang besar.

“Harus dilibatkan. Karena kan untuk membuka suatu link, jaringan, enaknya lewat humas kan. Kami juga punya mitra-mitra melalui Bakohumas, dia (Bakohumas) juga ke humas-humas pemda. Kami kan lebih banyak jaringannya, komunikasinya juga sudah terlatih,” terang Aries.

Pentingnya Teknologi Bantu Kerja Humas

Demi menunjang kerja publikasi, bagian humas memang membutuhkan beragam strategi serta channel agar informasi bisa tersampaikan dengan baik. Perkembangan teknologi sosial media pun  menjadi salah satu solusi tersendiri.

Namun, karena semua aktivitas akan terintegrasi dengan teknologi, maka tak menutup kemungkinan di masa depan, penggunaan SDM hanya untuk hal-hal tertentu saja. Selebihnya teknologilah yang menjawab.

Lalu apakah sosial media itu bisa menjadi ancaman bagi bidang kehumasan di kementerian? Aries Indanarto menjawab, teknologi sosial media bukanlah ancaman, melainkan alat memperkuat tugas-tugas kehumasan.

“Saya pikir tetap perlu ya GPR (Goverment Public Relation) itu. Justru kami semakin bisa mengendalikan kanal-kanal sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sebetulnya kami malah senang. Itu hanya sarana saja. Kami maintenance secara bagus kontennya, baru kami sebarkan ke publik,” ucap Aries.

“Sarana yang menunjang itu sangat banyak, media cetak, online, semua ada. Tinggal bahan baku yang disampaikan saja. Secara berkala juga mengeluarkan press rilis. Kadang kan ada yang menarik pimpinan untuk diriliskan, itu kami langsung buat rilisnya,” ucap Aries.

Berkembangnya teknologi, kata dia, bukan berarti kehidupan SDM di humas kementerian mati. Justru pegawai humas di kementerian harus menyesuaikan perkembangan zaman, yang di antaranya bisa melalui training-training peningkatan kualitas.

“Dengan staf yang ada, kami libatkan dan ikutkan pelatihan-pelatihan tentang mengelola media sosial karena sekarang kan trend-nya gitu. Mengelola twitter kayak apa, mengelola media sosial yang lain, seperti Instagram. Kami ikut juga kegiatan pihak lain, untuk memperkuat SDM,” ujar Aries.

Ia menambahkan, training bentuk lainnya yang mendukung kualitas SDM kehumasan adalah pelatihan membuat infografis. Saat ini, penyajian informasi yang lengkap, detail, serta menarik bisa ditampilkan dalam bentuk infografis.

“Jadi berita itu biar enggak bosen kami ada infografisnya, ada gambarnya. Itu lebih efektif. Kalau paparan seminar, sekarang dikasih macam-macam, mata lebih senang. Cara membuat infografis, kemarin kami ikutkan dua orang. Press rilis tetap perlu, tapi kalau masalah kebijakan (BKPM) banyak kiriman infografis.”

Sementara itu, soal kesempatan kerja di humas kementerian, Aries menyebut bahwa semua prosesnya harus melalui jalur seleksi PNS. Dan memang diharapkan, posisi humas diisi sesuai dengan jurusan terkait, seperti lulusan komunikasi.  “Umumnya sih memang the right man the right place,” sebut Aries.

Aries pun bertutur bahwa sebagai tenaga humas, haruslah memiliki pemahaman yang mendalam seputar kementerian yang dipegangnya. Karena, humas ibarat rangkuman dari berbagai informasi yang mencakup kementerian/lembaga tersebut.

Pemahaman akan infomasi seputar kementerian, dalam hal ini BKPM, menurut Aries bisa didapat dari pengalaman atau jam terbang selama bertugas. Ia yang 23 tahun mengabdi di BKPM, sering dirolling penempatannya, selain di humas. Hal itu justru yang membuat Aries memiliki beragam pengetahuan seputar investasi yang  justru berguna dalam tugas kehumasan.

“Pertama masuk BKPM jadi staf humas. Lalu di TU Pimpinan masih merangkap humas. Setelah 5 atau 6 tahun pindah ke bagian perizinan. Di perizinan 4 tahun, pindah di promosi, hampir 6 tahun. Itu juga di promosi pindah-pindah lagi. Promosi dalam negeri, luar negeri, pameran. Habis di promosi, saya ke humas lagi.”

Bahkan, setelah ia dipromosi menjadi Kabag Humas selama 2 atau 3 tahun, Aries kembali di rolling ke pengendalian dan pengawasan selama 6 tahun. Barulah ia kembali lagi ke posisi Kabag Humas. Ia menilai, rolling jabatan sangat penting bagi PNS untuk menambah wawasan secara mendalam.

“Pas jadi humas, ketika ditanya ini itu saya tahu, bisa jawabnya. Tanya soal perizinan investasi, atau tanya soal pengawasan investasi rill di daerah-daerah, itu jadi paham karena rolling tadi,” pungkas Aries. (HIA)