Tempuh Jalur Ini Jika Bullying Terjadi di Kantor

Jumat, 2017 adminbaru
Tempuh

TOP CAREER Bullying atau perundungan kembali ramai diperbincangkan lantaran mencuatnya beberapa kasus di kalangan pelajar. Bagaimana jika hal tersebut terjadi di dunia kerja, hal apa yang bisa dilakukan si korban.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1), “Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : (a) kesempatan dan kesehatan kerja; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Dengan demikian, jika seseorang mengalami perlakukan yang tidak baik atas tindakan yang dilakukan oleh atasan, maka orang tersebut dapat menyampaikan pengaduan keluh kesah tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Baca juga : (Puncak gunung es pelecehan seksual di kantor)

Adapun tata cara penyampaian pengaduan dan keluh kesah adalah sebagai berikut. Pertama, di tingkat awal si korban bisa menyampaikan hal tersebut kepada atasannya secara langsung.

Kedua, di tingkat berikutnya apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat pertama maka pengaduan dilanjurkan pada lembaga bipartit.  

Ketiga, apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat kedua maka pengaduan diteruskan Serikat Pekerja untuk menyelesaikan dengan pengusaha;

Kemudian, tingkat keempat, apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat ketiga maka pengaduan di sampaikan oleh salah satu pihak kepada pegawai perantara.

Baca juga : (Peluang kerja di Qatar)

Cara lain yang korban dapat lakukan terkait hal tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja pada kantor di mana korban bekerja. UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hal ini, yaitu pada Pasal 169.

Lebih terperincinya terdapat pada Pasal 169 ayat (1) yang berbunyi, “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : (a) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; (b)   Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (c) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; (d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; (e) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau (f) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Kemudian pada Pasal 169 ayat (2). “Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4).” (Yuda Prihantoro)