54 Persen Perusahaan Indonesia Tak Miliki Asuransi Ini

Jumat, 2017 adminbaru
54

TOP CAREER – Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 1.200 Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perusahaan besar di Indonesia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura, setengah dari semua perusahaan yang disurvei itu tidak memiliki asuransi pertanggungjawaban bisnis. Meski 95 persen mempunyai asuransi umum, seperti cover kecelakaan dan properti.

Padahal, asuransi pertanggungjawaban bisnis sangat penting bagi sebuah perusahaan karena hal itu menyangkut semua permasalahan bisnis, klien, bahkan hingga tanggung jawab sosial. Sementara, kepemilikan asuransi pertanggungjawaban bisnis di keempat negara tersebut, sebesar 54 persen di Indonesia dan Singapura, kemudian 47 persen di Hongkong, sementara Malaysia 45 persen.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa risiko pertanggungjawaban adalah salah satu masalah bisnis yang paling tidak dikenali dan kurang terlindungi di kawasan Asia. Ini sangat memprihatinkan. Banyak juga bisnis kehilangan peluang kompensasi,” kata Global Head of Bancassurance and Head of Strategic Development, Emerging Markets Division QBE Insurance Group, Marcelo Teixeira dalam rilis yang diterima TopCareer.id.

Menurut Teixeira, hal tersebut tentu menjadi tantangan perkembangan bisnis saat ini dan di masa depan. Dari asuransi pertanggungjawaban bisnis itu sebenarnya bisa mengukur seberapa baik perusahaan siap menghadapi risiko bisnis.

Baca juga : (Mengurai sepak terjang perancang kota

Berdasarkan penelitian QBE, perusahaan cenderung bersikap reaktif daripada proaktif dalam menghadapi risiko bisnis. Dari perusahaan yang terkena masalah pertanggungjawaban publik atau dari pihak ketiga, maka sebanyak 42 persen perusahaan baru menginvestasikan tanggung jawab bisnis setelah terjadi insiden.

Asuransi pertanggungjawaban bisnis dibeli kemudian oleh 50 persen perusahaan yang mengalami penipuan pelanggan atau pembayaran internet. Sejauh ini, industri IT dan telekomunikasi merupakan perusahaan yang paling proaktif dalam hal perlindungan terhadap risiko. Sementara, perusahaan kontruksi dan teknik merupakan perusahaan yang paling tidak aktif.

“Meskipun mungkin dapat dimengerti bahwa banyak perusahaan cenderung bereaksi setelah adanya insiden. Kami terkejut banyak yang mengatakan bahwa mereka masih tidak melakukan tindakan perlindungan apa pun,” ucap Teixeira.

Bahkan, rata-rata 17 persen perusahaan tidak mengambil tindakan sebelum atau sesudah mengalami insiden soal pertanggungjawaban publik atau dari pihak ketiga. Dan sebanyak 16 persen tidak mengambil tindakan setelah kehilangan pendapatan akibat gangguan bisnis.

Risiko bisnis yang terkait dengan kewajiban adalah risiko yang paling sering diabaikan oleh empat dari enam industri yang disurvei, yakni IT dan telekomunikasi, kontruksi, industri keuangan, perusahaan manufaktur, industri kesehatan, dan perusahaan pelayanan bisnis dan profesional.

 

Risiko Nyata

Penelitian dari QBE juga mengemukakan bahwa 68 persen bisnis yang  disurvei di Indonesia dan Malaysia mengalami insiden terkait kewajiban dalam satu terakhir, sementara Singapura sekitar 65 persen, dan 51 persen di Hongkong.

Jenis risiko yang dialami perusahaan ini meliputi, 22 persen terkena masalah kepatuhan hukum atau peraturan. Dan sebanyak 15 persen mengalami risiko pertanggungjawaban publik atau pihak ketiga terkait problem produk dan layanan.

Sementara, risiko yang paling umum dihadapi masing-masing industri, yakni kehilangan pendapatan akibat gangguan usaha, masalah kepatuhan hukum dan peraturan, serta kecelakaan staf di tempat kerja.

Meski persoalan risiko pertanggungjawaban bisnis ini sangat penting dan bahkan banyak perusahaan yang sudah mengalaminya, namun mengapa asuransi kewajiban bisnis tidak dijadikan prioritas oleh perusahaan?

QBE membeberkan jawaban perusahaan, alasan mereka tak memiliki asuransi kewajiban bisnis adalah minimnya anggaran asuransi, kemudian lantaran mereka merupakan perusahaan terbatas dan yakin bahwa risiko finansial cukup berkurang. Sementara alasan lainnya, tidak punya cukup waktu untuk meneliti berbagai tawaran asuransi dan menilai polis asuransi itu terlalu rumit.

“Bahkan 16 persen responden tidak pernah terpikir untuk memiliki asuransi kewajiban bisnis. Jelas diperlukan upaya pendidikan karena terlalu banyak perusahaan yang tidak menyadari nilai asuransi versus biaya yang akan mereka dapatkan jika mereka mengalami sebuah insiden,” terang Teixeira.

“Perusahaan asuransi perlu membuat asuransi pertanggungjawaban bisnis mudah dimengerti dan lebih mudah diakses oleh semua jenis perusahaan, baik besar maupun kecil.”

Teixeira menambahkan, mengingat tantangan ekonomi yang kian besar saat ini dan meningkatnya tekanan untuk berinvestasi pada teknologi dan model bisnis baru, perusahaan harus yakin mereka melindungi bisnis mereka secara memadai.

Dengan meningkatnya kelas menengah di Asia, maka bisa dilihat adanya perubahan budaya karena pengusaha dan karyawan lebih memahami pentingnya pengelolaan risiko yang sebenarnya. Dan menyadari bahwa pengelolaan risiko tidak hanya mengurangi kerugian finansial, namun juga menyangkut masalah sosial. (Hilda Ilhamil Arofah)