Indira Soediro Sebagai Tenaga Ahli Bukan Staf Ahli, Ini Bedanya

Kamis, 2017 adminbaru
Indira

TOP CAREER – Tenaga ahli bidang komunikasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Indira Soediro mendadak viral karena paras cantiknya berjalan beriringan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Tenaga ahli yang dipegang Indira ternyata berbeda dengan jabatan staf ahli yang ada di struktural kementerian.

Staf ahli struktural yang ada di Kementerian ESDM ini ada staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, lalu staf ahli bidang investasi, dan produksi, staf ahli bidang tata ruang, dan lingkungan hidup, serta staf ahli bidang komunikasi, dan sosial kemasyarakatan.

Sementara, diangkatnya Indira menjadi tenaga ahli bidang komunikasi lebih bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan media dan lembaga internasional. Staf ahli memang persyaratan wajibnya harus bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, Indira yang menjadi tenaga ahli ini tidak sama sekali berasal dari struktural PNS kementerian.

Juru bicara Menteri ESDM Ignasius Jonan, Hadi M. Djuraid pun mengklarifikasi posisi Indira di kementerian ESDM. Menurutnya, jabatan yang yang diemban Indira sejak 1 April 2017 itu adalah jabatan untuk kalangan profesional dari luar kementerian.

“Tiga bulan pertama, Indira hampir selalu ada di kunjungan/kegiatan Menteri untuk akselerasi pengetahuan dan wawasan tentang ESDM. Cara efektif untuk itu adalah libatkan dalam kegiatan, sehingga bisa dengar dan simak langsung pemikiran, kebijakan, dan program Menteri ESDM,” kata Hadi.

Biasanya memang persyaratan menjadi tenaga ahli di sebuah kementerian hanya bermodalkan kemampuan mumpuni terkait bidang yang bersangkutan. Contoh saja Indira yang memang dinilai profesional dalam bidang komunikasi, terlebih hubungan internasional.

Contoh lainnya, tenaga ahli pengembangan ekonomi desa yang berada di bawah naungan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Persyaratan untuk menjadi tenaga ahli ini haruslah berlatar belakang ilmu ekonomi dengan pengalaman minimal 5 tahun. Perekrutan tenaga ahli akan ditekankan soal pengalaman dan kemampuan.

Baca juga : (Cari ilmu barista lewat kursus)

Sementara, staf ahli kementerian sudah memiliki aturan tersendiri yang tertuang dalam undang-undang dan terdapat ketentuannya. Bahkan persyaratan untuk perekrutannya lebih ketat, seperti status PNS, atau telah menduduki jabatan struktural Eselon I atau Eselon II atau setara jabatan fungsional tertentu.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara, menteri atau menteri koordinator dapat dibantu oleh staf ahli, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri atau menteri koordinator sesuai keahliannya.

“Staf Ahli sebagaimana dimaksud paling banyak 5 (lima), dan tidak melebihi jumlah unsur pelaksana,” bunyi Pasal 68 Ayat (4) Perpres No. 7/2015 ini. Selain itu, staf ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 68 juga menyebutkan, staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri atau menteri koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal atau sekretaris kementerian atau sekretaris kementerian koordinator.

Di tingkat pemerintah kabupaten/kota pun ada yang namanya staf ahli. Tak lain tugasnya adalah membantu kepala daerah (bupati/walikota) dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Nah, staf ahli untuk pemerintah daerah pun dibagi-bagi berdasarkan bidangnya. Ada staf ahli hukum dan politik, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, dan lain-lain. Sementara untuk tenaga ahli biasanya tergantung kebutuhan dari pemerintahan sehingga direkrutlah orang-orang profesional atau parktisi sesuai kebutuhan.

Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kerap membutuhkan tenaga ahli. Tugas tenaga ahli di DPR diatur dalam Peraturan DPR Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI. Tenaga ahli bertugas untuk menyusun analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Persyaratan khusus menjadi tenaga ahli di DPR ada dalam Pasal 9, yakni berpendidikan S2 dengan IPK paling rendah3,00 atau paling rendah S1 dan berpengalaman kerja paling sedikit lima tahun. Kemudian berusia paling tinggi 60 tahun. Selain itu, persyaratan khusus menjadi tenaga ahli DPR akan dibagi berdasarkan komisi di DPR sesuai bidang. (Hilda Ilhamil Arofah)