real
        time web analytics

Dari Kami

Masih Banyak Provinsi yang Kekurangan Dokter Spesialis


TOPCAREER.ID – Keberadaan dokter spesialis di Indonesia ternyata masih jauh dari kata mencukupi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan terungkap baru sekitar 11 provinsi yang mempunyai jumlah dokter spesialis sesuai standar.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemkes, Usman Sumantri mengatakan, sebagian besar provinsi masih kekurangan dokter spesialis. Baru ada sekitar 11 provinsi yang mempunyai jumlah dokter sesuai standar.

Idealnya, rasio dokter spesialis adalah 10 sampai 11 orang dalam 100.000 penduduk di sebuah wilayah. Sebelas provinsi tersebut, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Banten.

“Untuk jenis spesialis tertentu memang produksinya sangat sedikit, sehingga tidak berimbang. Misalnya, dokter spesialis anastesi. Kita mau tempatkan dokter spesialis lainnya harus ada tenaga anastesi ini, sementara produksinya sangat sedikit, sehingga tidak berimbang,” kata Usman di Kantor PPSDM, belum lama ini.

Menurutnya, selain jumlahnya sedikit, distribusinya juga bermasalah. Di 11 provinsi yang jumlah dokter spesialisnya sudah sesuai standar pun kebanyakan menumpuk di ibukota provinsi. Beberapa kabupatennya kekurangan. Ketersediaan dokter spesialis ini tentu jadi persoalan, terutama dalam mendukung layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis ini, Kemkes membuat program WKDS yang dimulai sejak 2017  dengan landasan hukum Perpres 4/2017. Para dokter spesialis yang baru lulus pendidikan spesialis ditempatkan di daerah tujuan selama satu tahun.

Mereka melaksanakan layanan spesialistik di rumah sakit (RS) milik pemerintah di daerah-daerah yang memiliki masalah kesehatan maupun daerah kategori terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sampai akhir 2018, telah ditempatkan 2.039 peserta WKDS.

Sayangnya, program ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18 Desember 2018 setelah gugatan yang diajukan seorang dokter, Ganis Irawan, disetujui. Penggugat mempersoalkan kata wajib dan penahanan surat tanda registrasi (STR) peserta WKDS, yang dinilainya melanggar hak asasi manusia (HAM) seorang dokter dan Konvensi ILO.

Menurut Usman, WKDS punya tujuan mulia untuk memberikan akses layanan spesialistik kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit dan selama ini tidak diminati oleh seorang dokter spesialis. Menurutnya tidak tepat jika program ini digugat karena alasan HAM dan Konvensi ILO. Konvensi ILO sendiri dilatarbelakangi oleh adanya kerja paksa, tidak ada jam kerja, dan tanpa salary (upah). Itu sangat berbeda dengan WKDS yang memiliki jam kerja jelas di rumah sakit dan gaji yang sangat memadai.

 

0 Comments