real
        time web analytics

Dari Kami

Siapapun Boleh Nyaleg, Ini Persyaratannya


TOPCAREER.ID – Tak ada aturan yang menyebutkan jika artis tak memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan legislatif. Siapapun boleh ikut dalam pencalonan anggota legislatif jika memenuhi syarat sesuai undang-undang. 

“Tidak ada satu pasal pun yang dilanggar mengenai aturan-aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau undang-undang. Artis nyaleg secara aturan tidak ada yang dilanggar,” kata Junico Bisuk Partahi Siahaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada TopCareer.id.

“Cuma yang menjadi pembicaraan pantas enggak sih, bicara masalah kapasitas bukan masalah aturan,” lanjut laki-laki yang akrab disapa Nico Siahaan itu.

Jika melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII pada Bagian Kesatu, tertulis Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut persyaratan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

8. Sehat jasmani dan rohani.

9. Terdaftar sebagai pemilih.

10. Bersedia bekerja penuh waktu.

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

14. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

15. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan.

16. Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

Jika para publik figur ini telah memenuhi persyaratan umum yang disebutkan undang-undang, maka selanjutnya soal kapasitas ada pada tanggung jawab partai politik sebagai pengusungnya. Nico menambahkan, pada dasarnya anggota legislatif ini merupakan representasi dari partai politik.

0 Comments

Lowongan Terbaru