TopCareer.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan bahwa pemulihan pekerja migran korban kerja online scam di Kamboja juga harus disertai solusi lapangan kerja dalam negeri.
Menurut Puan, kasus penipuan daring (online) yang menimpa ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja tidak berhenti pada tahap evakuasi.
Puan mengatakan, solusi lapangan kerja dalam negeri sangatlah penting demi memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” kata Puan di Jakarta.
Baca Juga: Tanda Rapuhnya Ekonomi, Tren Rojali-Rohana Jangan Jadi Candaan Semata
Menurutnya, reintegrasi korban ke masyarakat harus diiringi kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah,” ujarnya, mengutip laman resmi DPR, ditulis Rabu (5/11/2025).
Ia menegaskan, solusi nyata yang harus dilakukan pemerintah adalah program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka.
Politikus Fraksi PDIP Perjuangan itu mengungkapkan, fenomena migrasi non-prosedural tak bisa dilepaskan dari terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri.
Baca Juga: PHK Massal Ancam Stabilitas, DPR Minta Negara Jangan Cuma Nonton
Maka dari itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.
“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi.”
Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional.
Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun memastikan lembaganya akan memperkuat fungsi pengawasan, agar pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri, serta memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.
“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
