TopCareer.id – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di pabrik ban Michelin Indonesia.
Mirah Sumirat, presiden Aspirasi mengatakan, PHK harus jadi langkah terakhir, bukan keputusan yang diambil sepihak tanpa dialog sosial yang terbuka dan adil.
Ia mengatakan, perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral.
“Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan,” kata Mirah dalam siaran persnya.
Dalam keterangannya, Mirah juga mendesak pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, segera memfasilitas perundingan tiga pihak antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah.
Hal ini harus dilakukan agar penyelesaian dilakukan secara konstruktif dan sesuai regulasi ketenagakerjaan.
Baca Juga: Menaker: Daya Saing Kurang Jadi Salah Satu Penyebab Marak PHK
Mirah menekankan korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional.
Menurutnya, Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia.
“Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja,” ujar Mirah.
Wakil Ketua DPR RI Sidak ke Pabrik Ban Michelin Cikarang
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar PT Multistrada Arah Sarana Tbk (Michelin Indonesia) tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya.
Hal ini ia nyatakan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik produsen ban yang berlokasi di Cikarang tersebut, Senin (3/11/2025).
“Kami minta kepada manajemen untuk menghentikan sementara proses PHK dan agar rekan-rekan yang dirumahkan dapat segera kembali bekerja,” kata Dasco, mengutip laman resmi DPR RI.
Baca Juga: Amazon PHK 14 Ribu Karyawan Demi Investasi ke AI
Dalam kesempatan tersebut, Dasco dan Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR juga diterima oleh pihak manajemen, yang diwakili Manajer HRD Perusahaan. Selain itu, mereka juga menemui para pekerja di depan gerbang utama pabrik.
Dasco mengatakan bahwa proses PHK sementara dihentikan sampai ada kejelasan dan kesepakatan bersama antara manajemen dan pekerja.
Ia menambahkan, seluruh proses ketenagakerjaan harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja bersama dan peraturan yang berlaku.
“Apabila ada proses lanjutan, kami minta agar dilakukan perundingan tripartit sesuai ketentuan hukum. Kami juga berharap para pekerja tetap menjaga kekondusifan dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa,” pungkasnya.
