Topcareer.id – Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa pemulihan pasar kerja dari pandemi Covid-19 tampaknya akan melambat pada 2022.
Dalam laporan tren Ketenagakerjaan dan Outlook Sosial Dunia 2022, yang diterbitkan pada Senin (17/1/2022), ILO memperkirakan bahwa jumlah jam kerja secara global pada tahun 2022 akan menjadi 1,8% lebih rendah daripada pada kuartal keempat tahun 2019, tepat sebelum dimulainya pandemi.
ILO memperkirakan bahwa akan ada defisit jam kerja yang lebih besar pada tahun 2022 daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Ini memproyeksikan bahwa penurunan jam kerja global tahun ini sekarang akan setara dengan kehilangan 52 juta pekerjaan penuh waktu, hampir dua kali lipat dari 26 juta yang diperkirakan sebelumnya pada Mei 2021.
“Penyesuaian kembali kerugian ini cukup besar,” kata Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO, dalam jumpa pers menjelang rilis laporan pada Senin (17/1/2022).
Ryder mengatakan ada sejumlah alasan di balik perkiraan perlambatan pemulihan pasar tenaga kerja, termasuk penyebaran varian Covid baru, seperti delta dan omicron.
Baca juga: Tak Perlu Khawatir Investasi Emas Digital, Bappebti Pastikan Aman
ILO memperkirakan pemulihan pasar tenaga kerja akan tetap lemah hingga tahun 2023.
Ryder mengatakan bahwa perubahan besar pada perilaku ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh krisis Covid telah mengurangi permintaan, dan pasokan, tenaga kerja. Dia mengatakan bahwa ILO memprediksi tren ini akan berlanjut selama pandemi itu sendiri tetap tidak terkendali.
ILO memperkirakan bahwa pengangguran global diperkirakan akan mencapai 207 juta pada 2022, dibandingkan 186 juta yang dilaporkan pada 2019.
“Pemulihan berkelanjutan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, penciptaan lapangan kerja, hak-hak buruh, perlindungan sosial dan dialog sosial.”
Dia merujuk pada panduan yang ditawarkan dalam ajakan bertindak ILO, yang diadopsi oleh 187 negara anggotanya pada Juni 2021. Misalnya, ILO menyarankan agar negara bagian harus memberikan insentif kepada pengusaha untuk mempertahankan pekerja, seperti kerja yang lebih pendek dalam seminggu.
