real
        time web analytics

Info

Bangun SDM di Era Dinamis, Menaker Jawab dengan 3 Pilar


Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri. (Dok. Kemenaker)

TOPCAREER.ID – Untuk menjawab tantangan perubahan industri, seperti jenis dan bentuk pekerjaan di masa depan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengungkapkan 3 pilar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pilar pertama, Menurut Hanif, adalah meningkatkan investasi SDM. Menurutnya, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning dan long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Apalagi, saat ini keterampilan menjadi bekal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang dinamis. 

Hanif menilai, semua orang harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling. Lebih lanjut, Menaker menjelaskan, pilar ini dapat diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. 

Indonesia perlu memasifkan pelatihan kerja demi mewujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah. 

“Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Selain itu, ini harus menjadi bagian integral dari proyek investasi di negara berkembang," kata Hanif dalam keterangan tertulis. 

Kemudian hanif mencontohkan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri. 

“Kami sedang mendirikan 1000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," terang Menaker dalam pidatonya di Forum Konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference (ILC) ke-108, Jenewa, Swiss. 

Pilar kedua, yakni penguatan institusi atau lembaga kerja sama. Menurut dia, untuk meningkatkan peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan maka institusi atau lembaga dialog sosial harus diperkuat. 

Indonesia pun telah melakukan beberapa cara untuk terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan. Contohnya, memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional.

Meski begitu, menurut Hanif, penerapannya di setiap negata bisa berbeda-beda. Situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder. 

“Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," ujarnya. 

Terakhir, yakni meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia, menurut Hanif, berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan Dana Desa. 

“Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka di desa asal mereka," tuturnya.

 

Rekomendasi

Terkait