real
        time web analytics

Info

Berharap Desk Tenaga Kerja Sepi Aduan


TOPCAREER.ID - Asosiasi Pengusaha Indonesia menyambut baik pembentukan desk tenaga kerja di kepolisian. Apindo berharap agar pengusaha dan pekerja membangun hubungan ketenagakerjaan yang baik sehingga desk yang baru dibentuk tersebut sepi aduan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto menuturkan desk tenaga kerja ini merupakan keinginan pekerja yang sudah lama.

"Ini momentum yang baik, pekerja dan pengusaha satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pekerja tanpa pengusaha susah. Pengusaha tanpa pekerja juga susah," katanya.

Menurutnya, sejak masa reformasi hubungan industrial di Indonesia memang sangat rumit sehingga desk tenaga kerja ini dapat memperbaiki permasalahan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan daya saing dan iklim bisnis yang baik.

Selama ini, Apindo bersama dengan International Labor Organisation (ILO), serikat pekerja dan pengusaha mengadakan pelatihan agar pengusaha patuh pada aturan berlaku dan untuk meningkatkan jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Saat ini, perusahaan di Tanah Air yang memiliki PKB baru sekitar 14.423 perusahaan atau sebesar 70% dari perusahaan yang ada di Indonesia.

Dia berharap agar pengaduan dan pelaporan permasalahan tenaga kerja di desk ini tak begitu ramai sehingga menandakan suksesnya hubungan industrial di Indonesia. Selain itu, dia meminta agar desk ini tak hanya untuk pekerja saja tetapi juga untuk para pelaku usaha.

"Tantangan ke depan berat. Desk ini juga untuk pengusaha juga ya karena pengusaha dan pekerja itu bersama-sama," ujar Harijanto.

Desk tenaga kerja ini dapat menjadi tempat konsultasi yang terpadu untuk melihat persoalan buruh yang terjadi di lapangan. Permasalahan itu akan diinventarisasi, lalu dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Lebih lanjut lagi, apabila ditemukan tindak pelanggaran pidana dalam pengaduan para pekerja, pelaku usaha akan dikenakan sanksi yang sesuai aturan perundangan yang berlaku. Adapun aturan itu antara lain berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomer 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.

Rekomendasi

Terkait