real
        time web analytics

Info

Masih Banyak Investor Belum Terbiasa dengan Sistem OSS


Presiden Joko Widodo cek efektivitas layanan Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (14/1/2019). (foto: BKPM)

TOPCAREER.ID – Sejak dilakukan pengalihan sistem pelayanan berusaha secara elektronik atau biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2 Januari 2019, semua tampak berjalan lancar. Namun, investor dinilai masih belum terbiasa dengan sistem tersebut. 

Berdasarkan keterangan dari Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong, masih banyak jumlah tamu OSS yang datang ke lounge BKPM lantaran masih memiliki banyak pertanyaan. Rata-rata jumlah tamu yang datang ke lounge BKPM, yakni 208 orang. 

“Kemudian untuk yang memanfaatkan layanan call center sebanyak 113 telepon serta email yang masuk mencapai 1.625 email. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 email telah kami respons, jadi mohon maaf bagi yang belum di balas emailnya,” kata Thomas Lembong saat menerima kedatangan Presiden Joko Widodo di kantor BKPM. 

Thomas menambahkan, karena sistemnya dilaksanakan secara online, harapannya investor akan semakin terbiasa menggunakan layanan tersebut. Sehingga jumlah pihak-pihak yang melakukan konsultasi ke BKPM semakin hari semakin berkurang. 

“Maka kalau sudah familiar tentunya mereka tidak perlu lagi ke BKPM,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, rata-rata Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diterbitkan sejak 2 Januari-11 Januari 2019, ada sebanyak 1.239 NIB per hari, dengan total PMDN sebanyak 8.895 NIB, Total UKM 541 NIB dan PMA 486 NIB. 

Dua minggu berselang setelah pelayanan berusaha secara elektronik atau biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) dilimpahkan ke BKPM, Presiden Joko Widodo mengecek efektifitas layanan yang merupakan terobosan untuk memberikan kemudahan bagi investor tersebut. Layanan OSS diharapkan berdampak positif dan mengurangi praktik korupsi.

 “Setelah layanan OSS dialihkan di BKPM, saya ingin memastikan layanan ini berjalan. Sudah cukup cepat, di sini dibatasi dua jam bisa untuk mendapatkan izin permulaan yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha. Itu sudah bisa memulai investasinya,” ujarnya saat doorstop dengan media di ruangan front office Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di BKPM.

Layanan OSS pertama kali dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 9 Juli 2018. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PBTSE merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.  

 

Rekomendasi

Terkait