“Bonus demografi ini tidak secara otomatis dinikmati begitu saja perlu didukung oleh kebijakan yang sesuai seperti perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian jumlah penduduk, serta kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibelitas dan keterbukaan pasar kerja. Namun, penangangan bonus demografi ini harus menjadi bagian penting dari pencarian solusi bersama anggota G20. Itulah pentingnya kerja sama dan pertemuan LEMM ini,” kata Hanif.
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa dalam G20 LEMM ini, isu tematik lainnya yang dibahas antara lain employment of older workers and longer working life, new job opportunities in ageing societies for the future of long-term care work, gender equality, dan new forms of work.
“Hasil pertemuan para menteri tenaga kerja anggota G20 diharapkan akan dapat diimplementasikan dalam upaya membangun ketenagakerjaan di Indonesia,” kata Putri.
Sebagaimana diketahui, anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.
Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Menaker Hanif rencananya juga kan melakukan pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Labour and Social Development, Kingdom of Saudi Arabia Dr. Abdullah Abuthnain, Governor of Ehime Tokihiro Nakamura, dan Minister of Family, Labour and Social Services Turki Zehra Zumrut Selcuk sekaligus penandatanganan MoU Ketenagakerjaan antara Indonesia dan Turki, serta menjadi keynote speaker pada forum bisnis ketenagakerjaan.
