Topcareer.id – Masih dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional di mana triwulan kedua mengalami pertumbuhan minus, pemerintah akan menggenjot belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada triwulan ketiga 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden RI menginstruksikan kepada K/L untuk memacu belanjanya masing-masing, supaya dapat membantu pemulihan perekonomian nasional.
“Pemerintah harus menjaga kehidupan, kesehatan, dan mata pencaharian penduduk. Termasuk untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bidang kesehatan menjadi perhatian utama pada 2020-2021, dan ini terlihat dari kegiatan dan anggarannya. Kemudian, 2022 dan 2023 akan terjadi pemulihan kesehatan dan ekonomi,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (12/8/2020).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2-2020 mengalami kontraksi -5,32% secara year on year (yoy), menurun dibandingkan dengan kuartal 1-2020 sebesar 2,97% (yoy).
Sedangkan, jika dibandingkan per kuartal, ekonomi Indonesia pada kuartal 2-2020 berada pada angka -4.19%, lebih melambat daripada kuartal 1-2020 sebesar -2.41%.
Dari segi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar -5.51% (yoy), dan konsumsi pemerintah sebesar -6.9% (yoy).
Kalau dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan kontraksi terdalam sebesar -30,84%, disusul akomodasi dan makanan-minuman (mamin) sebesar -22,02%.
“Bagi sektor yang terdampak cukup dalam (misal: akomodasi-mamin serta transportasi laut dan udara), pemerintah akan mendorong kebijakan dan stimulan tersendiri untuk sektor ini. Akan ada skema yang dibahas khusus untuk perhotelan dan restoran, karena spending terbanyaknya dari (konsumen) dalam negeri,” imbuhnya.
Dalam program PEN dan Normal Baru, aktivitas ekonomi mulai bergerak naik, meskipun beberapa indikator masih melemah. Situasi ini ditunjukkan pada indikator Puchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Juli 2020, sementara pada Juni 2020, pertumbuhan penjualan semen, ritel, dan mobil, juga Indeks Keyakinan Konsumen sudah menuju arah positif pula.
Menyoal tenaga kerja, sampai 31 Juli 2020, jumlah total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang.
“Bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah tercatat di Kemenaker, maka sudah ditangani dan akan difasilitasi salah satunya dalam Kartu Prakerja, yang pada batch ke-4 akan menerima 800 ribu pendaftar. Sedangkan, untuk subsidi 600 ribu itu akan diberikan kepada yang masih bekerja (yang tercatat di BP Jamsostek),” kata Menko Airlangga.**(Feb)