Topcareer.id – Kementerian Perhubungan mengumumkan tidak bisa melarang aktivitas mudik tahun ini, meski masih dalam kondisi pandemi. Namun, pakar dari Universitas Gadjah Mada memberikan sejumlah alasan untuk baiknya tidak melakukan mudik dulu tahun ini.
Tahun lalu, pemerintah melakukan pelarangan mudik Hari Raya Lebaran untuk menekan angka penularan Covid-19 lewat perjalanan orang antar daerah. Namun tahun ini berbeda, dan hal itu disayangkan oleh Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad.
Ia menilai ada beberapa skenario yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah, untuk tidak melakukan pelarangan mudik tahun ini di tengah pandemi Covid-19.
“Mungkin beranggapan coverage imunisasinya sudah cukup bagus dan itu mungkin akan menyebabkan situasinya lebih bisa dikendalikan,” kata dia, mengutip rilis berita UGM, Kamis (18/3/2021).
Tapi, menurut dia, ini bukan soal coverage imunisasi yang bagus. Jika kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik, maka penularan pasti akan tetap terjadi dan bisa menjadi banyak meskipun penanganannya tidak serumit sebelum mendapat vaksin.
Sayangnya, kata dia, coverage imunisasi belum banyak atau belum baik karena kebanyakan baru dilakukan ke pusat-pusat vaksinasi yang notabene adalah pusat-pusat perkotaan. Oleh karena itu, meski telah menerima imunisasi vaksin Covid-19 diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular karena kemungkinan tertular tetap ada.
Riris menyebut pilihan moda transportasi bisa menjadi faktor tingginya transmisi virus ke daerah-daerah di saat mudik nanti. Karenanya pemerintah saat ini mencoba untuk memfasilitasi koridor-koridor transportasi publiknya dengan GeNose dan sebagainya.
Baca juga: Masuki Minggu Kelima PPKM Mikro, Zona Hijau RT Meningkat 600%
Ia menilai transportasi publik relatif jauh lebih aman. Yang menjadi masalah, kata Riris, adalah mereka yang memilih melakukan perjalanan mudik bersama, misalnya dengan sewa mobil bersama. Kondisi ini justru bisa menjadi moda transmisi virus ke daerah karena pengawasan yang mungkin tidak begitu ketat.
“Beberapa skenario bisa terjadi, tergantung nanti bagaimana situasinya. Itu kan sangat cair ya, banyak variabel yang berperan di situ,” ucapnya.
Dengan tidak adanya larangan mudik tahun ini, kata Riris, daerah bisa saja memberlakukan kebijakan dengan memastikan mereka yang datang memiliki sertifikat vaksin atau surat bebas infeksi. Ini sebagai upaya meminimalkan risiko, meskipun risiko tersebut tetap saja ada dan tidak hilang sama sekali.
Ia berharap pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, untuk kondisi sekarang ini bisa saja daerah membuat kebijakan sesuai konteks lokal asal tidak bertentangan.
“Surat vaksin, bebas covid dan lain-lain masih sangat diperlukan. Karena itu langkah meminimalkan risiko. Meski dengan upaya seperti itu, tetap saja ada yang tertular. Sama seperti kita sudah vaksinasi masih ada yang terinfeksi,” terangnya.
Soal kebijakan yang akan berlaku ini, kata Riris, sebenarnya pembicaraan bukan sekadar pada level individual tetapi pada level populasi. Sebab, jika pada level populasi kejadian itu bisa diminimalkan.
Ia berharap pada level besarnya sebaiknya mudik tahun ini masih ditunda dahulu. Sementara untuk level mikronya bisa dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya kedua belah pihak baik yang mengunjungi maupun dikunjungi sudah vaksin, protokol kesehatan tetap dilakukan dan menggunakan moda transportasi yang dijamin keamanannya.**(Feb)