TopCareerID

India Minta WhatsApp Cabut Kebijakan Privasi Barunya

Aplikasi Whatsapp. (dok. Telegraph)

Topcareer.id – Kementerian teknologi India telah mengajukan permintaan kepada WhatsApp (WA) agar menarik kebijakan privasi terbarunya.

Kebijakan terbaru WhatsApp mulai berlaku pada 15 Mei 2021 di seluruh dunia termasuk di pasar terbesar penggunanya yakni India.

WhatsApp awal tahun ini mengatakan pengguna harus meninjau persyaratan yang diperbarui pada 8 Februari.

Tetapi perusahaan menunda peluncurannya untuk fitur bisnis baru hingga pertengahan Mei setelah reaksi pengguna global atas praktik berbagi data perusahaan.

Surat dari kementerian teknologi India pada tanggal 18 Mei kepada perusahaan juga mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut jika tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Teknologi Informasi India.

Pemerintah India juga telah meminta perusahaan untuk segera menanggapinya selambat-lambatnya tanggal 25 mei 2021.

Kedua sumber menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

Baca juga: WhatsApp Tak Hapus Akun Bagi yang Tak Setujui Persyaratan Terbaru

Kementerian teknologi India hingga saat ini tidak menanggapi permintaan komentar.

“Kami terus terlibat dengan pemerintah dan kami menegaskan kembali apa kebijakan kami,” kata WhatsApp.

“Sebelumnya kami menyampaikan pembaruan ini tidak memengaruhi privasi pesan pribadi siapa pun,” Perusahaan menjelaskan.

WhatsApp juga tidak menghapus akun pada 15 Mei karena pembaruannya dan tidak ada seorang pun di India yang kehilangan aplikasinya.

Ada sekitar 500 juta pengguna di India, WhatsApp memiliki rencana besar untuk mengembangkan ruang pembayaran digital, termasuk menjual asuransi kesehatan.

Tetapi tekanan pemerintah untuk menarik kebijakan tersebut dapat membuat kesulitan baru bagi perusahaan.

Kebijakan privasi baru WA memungkinkannya untuk membagikan data pengguna terbatas dengan Facebook dan perusahaan grupnya.

Hal ini juga telah menyebabkan setidaknya satu pertempuran hukum di India di mana regulator anti-trust juga memerintahkan penyelidikan ke dalamnya.**(Feb)

Exit mobile version