TopCareerID

4 Jenis Vaksin yang Tak Boleh Dipergunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Vaksin. Dok/Tirto

Topcareer.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa ada sejumlah merek vaksin COVID-19 yang tidak dapat dibeli perusahaan untuk memvaksin para karyawannya.

Hal ini disampaikan Juru Bicara COVID-19 dari Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, pada Selasa (15/6/2021).

“Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021, vaksin COVID-19 merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax tetap tidak dapat dipergunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong,” tegasnya.

Hal ini karena keempat vaksin ini direncanakan masuk ke dalam program vaksinasi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah. Sedangkan vaksin yang telah ditetapkan untuk program Vaksinasi Gotong Royong diantaranya adalah Sinopharm, Moderna dan Cansino.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab dipanggil Nadia itu menegaskan bahwa poin utama dari aturan ini untuk mengatur bahwa pemerintah diperbolehkan menerima vaksin yang sama dengan yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong selama itu merupakan skema hibah atau bantuan secara gratis. Bukan malah sebaliknya.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong akan Dimulai 17 Mei 2021, Harganya Rp 1 Juta

“Ada kemungkinan, Indonesia akan menerima hibah dari COVAX Facility dengan merk vaksin yang juga digunakan untuk vaksin Gotong Royong. Indonesia tidak mungkin untuk pilih-pilih jenis vaksin yang dihibahkan secara gratis oleh COVAX karena seluruh dunia masih berebut vaksin,” tuturnya.

Bahkan menurut Nadia, vaksin COVID-19 yang diperoleh dari hibah atau bantuan tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata sebagai pembeda dengan vaksin Gotong Royong.

Sebelumnya Indonesia diketahui mendapat 500 ribu dosis vaksin Sinopharm yang diperoleh dari pemerintah Uni Emirat Arab. Meski merek vaksin ini masuk kekategori untuk vaksinasi gotong royong, namun karena ini hibah maka vaksin tersebut dijadwalkan akan dipergunakan untuk program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah.**(RW)

Exit mobile version