Topcareer.Id – Di tengah pandemi, sektor kelautan dan perikanan terus dikawal agar tetap menggeliat meski pandemi belum kunjung berakhir.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, langkah ini diperlukan untuk mendorong agar perekonomian di tingkat daerah maupun nasional bisa tumbuh, dengan tetap mengedepankan prinsip ekonomi biru.
“Salah satu upaya agar kita bisa mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur adalah dengan menerapkan konsep blue economy, mengedepankan efisiensi, mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari,” urai Menteri Trenggono dalam press rilis yang diterima Topcareer.Id, Rabu (7/7/2021).
Menteri Trenggono menambahkan, pihaknya juga sudah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaaan BBM bersubsidi bagi para nelayan. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengoptimalkan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum bagi Nelayan.
Dengan langkah ini, diharapkan nelayan Indonesia akan terdorong untuk semakin produktif dalam peningkatan kesejahteraan.
Baca Juga: Atasi Illegal Fishing, Ini 4 Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah
Langkah strategis ini dilakukan bersama BPH Migas, Pertamina dan Pemda terkait untuk penyederhanaan regulasi penyaluran BBM bersubsidi, revitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan yang tidak operasional, dan digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM Bersubsidi.
“Dari sisi kuota, kita juga terus bekerja sama dengan BPH Migas agar jumlah pasokan BBM subsidi untuk nelayan berada dalam jumlah yang memadai,” ujar Menteri Trenggono.
“Demikian pula dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan yang akan terus kita tambah seiring dengan peningkatan penerimaan dari PNBP kita,” tegasnya.
Dalam dialog khusus yang digagas oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tersebut, KNTI sempat melaporkan hasil survei yang menyebutkan bahwa tingkat ekonomi nelayan dilaporkan membaik sepanjang tahun 2021.
“Jadi posisi market perikanan di dalam negeri hari ini sudah mulai pulih. Itu ditandai dengan 78 persen dari nelayan kita bisa menjual keseluruhan hasil tangkapan ikannya di pasar,” ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik.
Dialog ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, PT. Pertamina, hingga staf ahli dan tenaga ahli dari KKP dan Kantor Staf Presiden (KSP) RI.**(Feb)