TopCareerID

Lawan Gerakan Anti-Vaksin, Presiden AS Wajibkan Vaksinasi dan Perluas Tes COVID-19

Joe Biden. Dok/BBC

Topcareer.id – Presiden AS Joe Biden, Kamis (9/9) membidik para anti vaksin di Amerika. Ia mengumumkan kebijakan yang mengharuskan sebagian besar karyawan federal mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan mendorong pengusaha agar pekerjanya divaksin atau dites COVID-19 setiap minggu.

Langkah-langkah baru ini disampaikan Biden dalam sambutannya dari Gedung Putih, dan akan berlaku untuk sekitar dua pertiga dari semua karyawan di AS.

“Kami sudah bersabar,” kata Biden kepada puluhan juta orang anti vaksin di Amerika. “Kesabaran kami telah menipis, dan penolakan kalian merugikan kita semua!” Tegas Biden.

Lonjakan kasus telah menimbulkan peningkatan risiko tidak hanya warganya, tetapi juga bagi seorang presiden yang harus memenuhi janjinya untuk mengendalikan pandemi.

Langkah terbaru Biden yang keras ini diperkirakan akan menjadi subjek tantangan politik dan hukum.

Meskipun kampanye vaksin gratis tersedia secara luas, baru 62% orang Amerika yang telah divaksinasi sepenuhnya, menurut CDC AS.

Pakar penyakit menular dan kebijakan kesehatan mengatakan mandat tersebut tidak mungkin mengubah tingkat infeksi secara signifikan dengan cepat.

Baca juga: Israel Bersiap untuk Peluncuran Vaksin COVID-19 Dosis ke-4

Denda substansial
Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) Departemen Tenaga Kerja AS berencana untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan swasta yang tidak mematuhi mandat vaksin dari Presiden, dengan denda sebesar hampir USD 14.000 atau sekitar Rp 199,3 juta per pelanggaran.

Pemerintah juga menyerukan tempat-tempat hiburan untuk mengadakan tes COVID-19 dan wajib vaksin bagi pengunjung dan pekerjanya.

Setiap negara bagian juga melipatgandakan denda yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak memakai masker di pesawat, kereta api, dan bus.

Pejabat administrasi percaya pemulihan penuh ekonomi AS tergantung pada penumpulan penyebaran virus, ini merupakan fokus utama Biden sejak pertama menjabat.

Penyakit ini telah menewaskan lebih dari 654.000 orang di Amerika Serikat dan rawat inap telah meningkat tajam akibat varian Delta.

Gedung Putih juga berencana menawarkan vaksin booster COVID-19 yang memberikan perlindungan tambahan bagi mereka yang telah divaksinasi lengkap.

Tetapi persediaan terbatas dan WHO meminta negara-negara kaya untuk menghentikan program booster sampai banyak orang di dunia menerima vaksin.

Namun, varian Delta yag mengganas membuat sebagian besar orang Amerika yang divaksinasi menginginkan booster.**(Feb)

Exit mobile version