Topcareer.id – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Bayu Samodro mengatakan bahwa tahun lalu pemerintah masih memiliki hutang kepada para penyuluh agama katolik Non PNS.
“Ditjen Bimas Katolik membina 4.042 Penyuluh Agama Non PNS yang tersebar pada 34 provinsi di Indonesia. Tahun 2020, anggaran honor penyuluh hanya cukup dibayarkan selama tujuh bulan. Sehingga, masih ada tunggakan selama lima bulan yang belum terbayarkan,” ungkapnya di Jakarta, Senin (6/9/2021).
Padahal para penyuluh Agama Katolik Non PNS diketahui telah bekerja penuh selama 12 bulan, sehingga seharusnya hak-hak mereka termasuk gaji harus tetap dipenuhi.
Baca juga: Paus Ajak Umat Katolik Bangun Cerita Indah dan Manis di Tengah Pandemi
Oleh sebab itu, Bayu memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi uang untuk membayar kekurangan tersebut dan akan segera menyalurkannya. Tentunya hal ini akan mengikuti proses dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku
“Review BPKP sudah dilakukan dan anggaran juga sudah tersedia. Jadi total anggaran sebesar Rp 14.618.000.000 sudah siap dicairkan,” tambahnya.
Sebagai penututp, Bayu mengatakan pihaknya bersama Gereja Katolik akan terus berupaya memperhatikan para penyuluh, pewarta, di lingkungan umat Katolik. Sehingga ia berpesan kepada penyuluh agama agar senantiasa memberi perhatian terhadap upaya menguatkan moderasi hidup beragama dan kerukunan hidup beragama.**(Feb)
