TopCareerID

KSP: Pendidikan Vokasi Harus Link and Match Dengan Industri dan Dunia Usaha

Dok/KSP

Topcareer.id – Presiden Joko Widodo mempunyai visi besar untuk pendidikan vokasi yakni memastikan kebekerjaan dengan mendorong link and match dengan dunia usaha.

Untuk mewujudkannya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani menyampaikan akan membantu mewujudkan visi tersebut dengan terus mendorong pembuatan MoU sebanyak mungkin antara pemerintah dengan industri, sehingga program pelatihan yang sudah disediakan dapat dikembangkan lebih lanjut.

“Terbangunnya link and match antara program vokasi dan industri ini akan menghasilkan lulusan yang handal dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini tentu sesuai dengan outcome yang diharapkan dari program vokasi karena industri bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja hasil pelatihan di BLK,” ujarnya saat berkunjung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (11/11/2021).

Pada kesempatan yang sama, Fadjar juga mengapresiasi pelaksanaan Skill Development Center (SDC) di Kendari yang sudah berjalan baik dengan memiliki 12 Kejuruan dengan 14 Program. Di antaranya elektronik, las, garmen, TIK, dan otomotif.

Bahkan kedepannya direncanakan dibangun kejuruan alat berat mengingat sudah ada permintaan dari salah satu perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Sektor Industri Kontribusi 77% pada Ekspor, Nilainya Capai 143,7 Miliar Dolar AS

Meski demikian, kata Fadjar, program yang sudah berjalan sejak 2019 tersebut masih butuh banyak dukungan dari pemerintah daerah setempat.

“Koordinasi dan komunikasi antar OPD perlu ditingkatkan agar SCD bisa lebih ditingkatkan. Selain itu juga perlu alokasi anggaran dan payung hukum yang jelas,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Nahwa Umar pun menegaskan, pemkot Kendari akan mengoptimalkan alokasi anggaran dari APBD.

“Kami juga akan mendukung apabila ada tambahan anggaran dari pusat. Kami juga butuh arahan dari KSP untuk perbaikan koordinasi agar lebih terorganisir,” pungkas Nahwa.**(Feb)

Exit mobile version