Topcareer.id – Kementerian Perdagangan terus mendorong pasar rakyat untuk tetap beroperasi, melalui program Digitalisasi Pasar Rakyat yang diinisiasi Kementerian Perdagangan. Program tersebut menargetkan 1.000–2.000 pasar rakyat dan satu juta pedagang pasar rakyat terdigitalisasi pada 2022.
Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke saat menghadiri “Peluncuran Digitalisasi Pasar Rakyat Juara Jawa Barat dan Pencanangan Pasar SIAP QRIS” di Pasar Atas Baru Cimahi, Jawa Barat, Senin (15/11/2021).
Oke mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan perhatian lebih kepada pasar rakyat dan pedagang di pasar rakyat.
“Hal ini kami lakukan untuk mendorong pasar rakyat agar tetap terus beroperasi dan menggerakkan sektor perdagangan melalui program digitalisasi pasar rakyat. Cakupan digitalisasi pasar rakyat terdiri dari aspek E-Commerce, E-Monitoring, Aplikasi Peduli Lindungi, E-Complain, Digital Marketing, E-Retribusi dan E-Registrasi,” jelas Oke dalam siaran persnya.
Sejalan dengan program Digitalisasi Pasar, lanjut Oke, Kementerian Perdagangan juga mendukung sepenuhnya program “Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” yang dicanangkan Bank Indonesia.
Baca juga: Mengenal DME Yang Diprediksi Bakal Gantikan Gas Elpiji
Program ini merupakan implementasi digitalisasi pembayaran di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan. Selain itu, lanjut Oke, untuk membantu para pedagang berjualan secara daring, Kementerian Perdagangan juga telah melakukan inisiasi membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Gojek dan Tokopedia.
Saat ini, sudah delapan pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia, yaitu Pasar Sabilulungan Kabupaten Bandung, Pasar CihapitKota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang.
“Kami berharap dengan peluncuran digitalisasi pasar ini para pengelola pasar, pedagang, para pelaku usaha dagang, mikro,kecildan menengah (UMKM) serta pemangku kepentingan dapat memberikan dukungannya agar program ini dapat berjalan lancar dan diimplementasikan secara optimal,” pungkas Oke.