TopCareerID

Gubernur Ini Ancam Tindak Tegas Perusahaan dan Sekolah yang Mewajibkan Vaksin COVID-19

Gubernur De Santis. Dok/Politico

Topcareer.id – Negara bagian Florida, AS pada hari Kamis (18/11) melarang sekolah dan perusahaan mewajibkan vaksinasi terhadap COVID-19.

Gubernur Ron DeSantis, seorang Republikan sayap kanan yang secara luas diyakini merencanakan pencalonan diri sebagai presiden AS, menandatangani undang-undang baru tersebut.

“Kami memastikan bahwa orang memiliki hak untuk mencari nafkah, orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di tempat kerja mereka dan bahwa orang tua memiliki perlindungan untuk dapat mengarahkan pengasuhan anak-anak mereka,” kata DeSantis.

Dalam pengumuman selanjutnya tentang penandatanganan RUU di Twitter, DeSantis merujuk pada “negara bagian Florida yang bebas.”

Menggemakan retorika anti-vaksin, DeSantis mengulangi klaim bahwa vaksin tidak melindungi terhadap infeksi virus corona.

DeSantis mengatakan “kekebalan alami” milik setiap orang harus menjadi syarat untuk kembali bekerja secara langsung.

RUU itu langsung mendapat kecaman dari pejabat kesehatan masyarakat dan para pemimpin Demokrat.

Undang-undang mengizinkan perusahaan meminta karyawannya untuk divaksinasi, namun juga mengharuskan perusahaan untuk mengizinkan orang memilih tidak divaksin karena alasan agama, kesehatan, dan lainnya.

Perusahaan yang yang menolak peraturan ini dapat didenda hingga $50.000 per pelanggaran.

Baca juga: Wah, 72% Pekerja di AS Lebih Rela Kehilangan Pekerjaan daripada Divaksin

Undang-undang tersebut juga melarang distrik sekolah untuk mewajibkan siswa sehat yang telah terpapar COVID-19 untuk dikarantina sebelum kembali ke kelas.

Badan legislatif juga mengarahkan kantor gubernur untuk mengembangkan rencana untuk mendirikan lembaga negara bagian sendiri untuk perlindungan pekerja.

Lembaga ini yang nantinya akan menggantikan wewenang Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja federal.

Florida adalah satu di antara beberapa negara bagian konservatif yang menuntut badan federal untuk menghentikan mandat vaksin.**(Feb)

Exit mobile version