Topcareer.id – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menegaskan, pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menguatkan komitmen Indonesia terhadap inklusifitas dan toleransi.
“Pemindahan IKN ke wilayah Kaltim sudah sangat tepat. Mengingat keberagaman di sana sudah sejak lama terjadi. Artinya wilayah ini adalah showcase yang natural,” tegas Wandy saat ditemui di ruang kedeputian IV KSP gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (10/2).
Wandy mengungkapkan, berdasarkan dokumen kajian pemindahan IKN dari aspek sosial budaya yang dilakukan Bappenas pada 2019, komposisi penduduk di Kaltim memang cukup beragam.
Pria yang akrab disapa Binyo ini menyebut, 30,2 persen atau 1,356,504 jiwa merupakan warga suku Jawa. (30.2%). Diikuti Bugis 924,236 jiwa (20.6%), Banjar 557,953 jiwa (12.4%), Dayak 417,006 jiwa (9.3%) dan Kutai 346,084 jiwa (7.7%).
Baca juga: Satgas Beberkan 4 Data dan Fakta Terkini Soal Covid-19, Tren Rawat Inap Naik
“Jika melihat data itu, tantangan utama adalah bagaimana merawat keberagaman dan menjaga nilai-nilai toleransi dan etika publik. Nah tantangan itulah yang akan dijawab dengan pemindahan IKN,” jelas Wandy.
Alumnus Fisip Unas Jakarta Angkatan 1990 ini juga memastikan, selain tata sosial dan toleran, pemindahan IKN akan menjadi showcase dalam transformasi lingkungan, kemajuan teknologi, serta pelayanan publik termasuk kesehatan dan pendidikan berkualitas.
“Mumpung kita membangun dari nol di IKN, jadi jangan tanggung-tanggung. Semua gagasan terbaik harus diwujudkan, dan semua tantangan besar menjadi negara maju harus diantisipasi,” ucap Wandy dengan penuh optimistis.
Sebelumnya, pada agenda Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2), Presiden Joko Widodo menyampaikan, program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur bagian penting dari berbagai tranformasi.
IKN Nusantara akan menjadi showcase transformasi di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta tata sosial yang toleran dan menjunjung tinggi etika publik.
