Topcareer.id – Siap-Siap, tahun ini pemerintah kembali mengucurkan Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan atau BT-PKLWN. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 2,76 juta penerima.
“Terkait bantuan tunai pedagang kaki lima dan nelayan ini sudah disiapkan untuk 2,76 juta penerima, 1 juta pedagang kaki lima/warung dan 1,76 (juta) nelayan,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya pada Senin (07/3/2022).
Bantuan tunai tersebut, kata Airlangga, akan disalurkan oleh TNI dan Polri di kabupaten/kota prioritas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022.
“(Disalurkan) oleh TNI-Polri sejumlah 600 ribu per orang dan ini di kabupaten/kota prioritas untuk (Program) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota,” ujarnya.
Menko Airlangga menyampaikan, BT-PKLWN sebagai bagian Program PEN (front-loading), diharapkan akan mulai disalurkan pada minggu kedua Maret 2022 ini.
“Agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim,” ucap Menko Airlangga.
Terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Menko Ekon menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR tiga persen hingga Desember 2022.
Penambahan subsidi untuk periode Juli hingga Desember 2022 tersebut membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp6,33 triliun.
Baca juga: Harga Pangan Dunia Melonjak Ke Rekor Tertinggi Pada Februari, Naik 20,7%
“Kebutuhan anggaran tambahannya adalah Rp6,33 triliun dan total anggaran subsidi KUR di tahun 2022 sejumlah Rp11,97 triliun dan ini diambilkan dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ataupun Dana PEN,” tambah dia.
Pemerintah terus melakukan evaluasi mingguan secara rutin atas perkembangan kasus dan upaya pengendalian pandemi Covid-19 secara nasional, termasuk evaluasi perkembangan Kasus Harian dan Kasus Aktif, Perawatan RS dan BOR.
Lalu Kesembuhan dan Kematian, Capaian Vaksinasi, Level Asesmen masing-masing daerah, serta evaluasi penerapan Prokes dan Karantina PPLN.
Evaluasi ini dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan Penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan, serta tetap mendorong upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pemerintah terus memantau kondisi perkembangan Covid-19 di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi. Untuk luar Jawa-Bali sudah mulai menurun, baik kasus harian maupun kasus aktif,” tutur Menko Airlangga.
