Topcareer.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa indeks kualitas Aparatus Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
Untuk itu, ia mendorong para kepala daerah untuk melakukan transformasi birokrasi di wilayahnya sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi. Ada empat poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan presiden tersebut.
“Pertama transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain,” kata Menpan dalam siaran pers pada Jumat (23/9/2022).
“Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Ke depan perlu transformasi kinerja. Supaya ke depan fungsinya hebat,” ujarnya.
Kedua, tambah Menpan, birokrasi itu harus berdampak. Kedepan ASN harus menjunjung tinggi birokrasi yang baik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Presiden jika birokrasi bukan hanya tumpukan kertas tapi juga harus berdampak. Menurutnya, birokrasi juga diminta agar lebih lincah dalam melayani masyarakat.
Lalu yang ketiga, yakni birokrasi kolaboratif. Menteri Anas mengatakan pemerintahan kolaboratif nantinya bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Baca juga: Viral Pelamar Gagal Dapat Kerja Karena Ajukan Wawancara Virtual, Ini Kronologinya!
“Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome,” ucapnya.
Yang terakhir birokrasi yang melayani, pembangunan kualitas layanan tak luput dari peran para pimpinan. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menyontohkan semasa menjabat sebagai bupati, ia mendorong jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, diantaranya melayani dengan senyum dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat.
“Pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum. Dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka senang,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas juga memaparkan tiga fokus yang jadi prioritasnya dalam mendorong reformasi birokrasi tematik. Pertama, yakni reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, di mana seluruh instansi harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif,dan tidak berbelit.
Terakhir terkait dengan digitalisasi birokrasi. Menurutnya, dalam konteks reformasi administrasi, pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.
“Jadi nanti strukturnya digital, culturenya digital, begitu juga kompetensinya digital. Ini adalah bagian dari fokus pekerjaan kita yang baru,” jelasnya.
