Topcareer.id – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo, termasuk di antaranya terkait upaya pencegahan risiko potensi Pemutusan Hubungan kerja (PHK).
Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, Pemerintah akan mendorong belanja pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.
Sedangkan, tambah dia, pada jangka menengah akan dilakukan perbaikan struktural industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan.
Hingga, akses pasar terutama mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerja sama dari pasar non tradisional.
“Terutama juga mempercepat perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerja sama dari pasar nontradisional,” kata Menko Airlangga dalam siaran persnya pada Senin (16/1/2023).
Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, Menko Airlangga menuturkan bahwa Pemerintah akan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.
Baca juga: Presiden Minta APBN 2023 Fokus Penciptaan Lapangan Kerja Dan Entaskan Kemiskinan
Lalu memperluas kerja sama government to government bagi Pekerja Migran, meningkatkan inklusi keuangan dengan PNM dan KUR, serta program upskilling dan reskilling seperti Program Kartu Prakerja.
Lebih lanjut, Menko Airlangga turut menyinggung pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor melalui Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
“Jadi termasuk hasil ekspor ini akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis, kemudian akan diberikan insentif baik itu dari BI dalam bentuk PBI maupun dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, instrumen baik dalam bentuk USD maupun kredit USD dalam negeri,” ujar dia.
Serta, sambung Airlangga, ketersediaan kredit investasi dan kredit modal kerja khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan dan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri.