TopCareer.id – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko menyebut pemerintah masih membuka ruang komunikasi dan dialog buat masyarakat dan dunia usaha, terkait pemberlakukan Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Melalui konferensi persnya pada hari Jumat (31/5/2024), Tapera baru akan diterapkan pada 2027 mendatang.
“Kita masih ada waktu hingga 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif, tidak usah khawatir,” kata Moeldoko, seperti dilansir Infopublik.id.
Ia mengatakan, sebelum diterapkan pemerintah juga bakal membangun sistem pengawasan keuangan untuk memastikan dana Tapera dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan.
Pengawasan salah satunya dilakukan melalui Komite Tapera yang diketuai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kalangan profesional.
Moeldoko melanjutkan, pemerintah juga ingin memastikan Tapera tidak akan bernasib sama seperti Asabri.
“Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, pemerintah ingin memastikan Tapera tidak mengalami hal yang seperti Asabri. Dengan dibentuknya Komite Tapera, saya yakin pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, karena semua bentuk investasi Tapera ada yang kontrol yakni Komite dan OJK,” kata Moeldoko.
Baca juga: Serikat Buruh Tegas Tolak Tapera
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menjelaskan ada problem backlog atau defisit perumahan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini. Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 9,9 juta masyarakat Indonesia, yang belum memiliki rumah.
Dia menyebut, pemerintah menyimpulkan bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan inflasi di sektor perumahan tidak seimbang.
“Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya, walaupun terjadi inflasi tapi masih bisa punya tabungan untuk memiliki atau membangun rumah sendiri,” kata Moeldoko.
Adapun, salah satu caranya adalah dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, swasta, dan pemerintah. Moeldoko menambahkan, persoalan perumahan dan mekanisme semacam ini tidak hanya ada di Indonesia. Ia mencontohkan, Malaysia juga memiliki skema layaknya Tapera.
