Find Us on Facebook

Subscribe to Our Channel

https://www.youtube.com/@topcareertv1083

Sunday, September 8, 2024
idtopcareer@gmail.com
Tren

Ketua DPR Sesalkan Ratusan Guru Honorer Dipecat

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR (YouTube DPR RI)

TopCareer.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyesalkan pemecatan ratusan guru honorer di DKI jakarta secara sepihak, melalui sistem “cleansing” atau “pembersihan.”

Puan pun meminta pemerintah untuk melakukan audiensi, untuk mencari solusi terbaik dari masalah cleansing guru honorer ini.

“Saya sangat menyayangkan dengan adanya pemutusan kerja ratusan guru honorer DKI ini,” kata Ketua DPR di Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Baca Juga: P2G Ungkap Guru Honorer Di Jakarta Terkena Cleansing

“Kami harap ada koordinasi yang intensif dari Pemerintah untuk memberikan penjelasan dan solusi yang adil terhadap masalah tersebut,” kata Puan seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.

Menurut Puan, guru honorer tetap merupakan tenaga pendidik yang sama istimewanya dengan guru PNS, karena menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Selain itu, putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini juga mengatakan, keberadaan guru honorer dikarenakan kurangnya tenaga pendidik, sehingga mereka punya peran yang besar.

Baca Juga: Mendikbudristek & Menpan RB Bahas Karier Guru

Sebelumnya, menurut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, sekitar 107 guru honorer terkena cleansing, sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK.

Hal ini karena pihak sekolah mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi dari Disdik. Selain itu, mereka digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Disdik DKI menyebut, temuan BPK menemukan peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai Permendikbud, serta ketentuan sebagai penerima honor.

Baca Juga: Ramai Cleansing Guru Honorer, Ini Kata Disdik DKI

Puan meminta pemerintah, pihak sekolah, dan para guru honorer duduk bersama dan menemukan jalan terbaik.

“Harus ada klarifikasi terhadap permasalahan ini. Termasuk alasan sekolah memutuskan mengangkat para guru honorer tersebut itu kenapa? Apa karena memang kelebihan beban sehingga membutuhkan tenaga pendidik tambahan,” kata Puan.

Politisi PDIP ini menilai, pemerintah pusat bisa jadi fasilitator untuk keadilan bagi semua. Menurutnya, hal ini menyangkut nasib lebih dari 100 orang guru honorer yang telah berkontribusi terhadap pendidikan anak.

Leave a Reply