TopCareer.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 32 ribu tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari sampai Juni 2024.
Melalui laporan Satu Data Kemnaker, dikutip Jumat (2/8/2024), Kementerian mencatat secara rinci hingga Juni 2024 terdapat 32.064 PHK.
DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus PHK tertinggi, di mana terdapat 7.469 pada bulan Januari sampai Juni, dengan angka 5.574 di bulan Mei.
Baca Juga: Menaker Ida: Tingkat Pengangguran Terbuka Capai 4,82%
“Pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan,” tulis Kemnaker.
Sementara di Juni 2024 sudah terdapat 5.155 kasus PHK karyawan di Jawa Barat, 6.135 di Banten, 4.275 di Jawa Tengah, serta 1.812 di Sulawesi Tengah.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya PHK di industri tekstil.
Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah gulung tikar, mengakibatkan 10.800 karyawan terkena PHK.
Laporan Kementerian Perindustrian juga mencatat enam pabrik besar telah tutup hingga Juni 2024. Enam pabrik ini adalah PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat, dengan total 11 ribu buruh terkena PHK.
Menurut Kurniasih, jika tidak ada solusi dari pemangku kebijakan, angka pengangguran akibat lesunya industri tekstil akan membebani pemerintah.
“Pekerja dari industri tekstil yang terkena PHK tidak akan mudah menemukan tempat kerja baru jika kondisi industri tekstil secara nasional masih lesu,” kata Kurniasih, seperti dilansir laman dpr.go.id.
“Kami di Komisi IX concern dari sisi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Bagaimanapun bertambahnya angka pengangguran akan membebani pemerintah,” ujarnya, dikutip Jumat (25/7/2024).
Politisi fraksi PKS ini mengingatkan, jika ada persoalan di hulu terkait industri padat karya, efeknya akan berdampak di hilir dari sisi pekerja.
“Harap dicatat setiap kebijakan yang diambil harus diperhatikan dampaknya dari hulu ke hilir, jangan sampai atas nama kemudahan impor justru mengorbankan anak bangsa yang harus kehilangan pekerjaan,” kata Kurniasih.