Charles juga merujuk ke Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami perlambatan pada triwulan II/2024. Dampaknya, banyak industri yang tengah dirundung isu PHK dan penutupan pabrik.
“Menghadapi hal seperti ini, pemerintah harus hadir untuk memastikan karyawan yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya. Beri pendampingan dan jadilah mediator antara karyawan dan pihak perusahaan,” kata Charles.
Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan dukungan bagi para pekerja yang di-PHK, termasuk informasi tentang program-program bantuan dan pelatihan yang tersedia, sehingga masyarakat lebih merasa negara hadir memberikan solusi.
Charles menegaskan, badai PHK harus jadi perhatian lebih para pemangku kebijakan, karena jika dibiarkan dapat berimbas pada perekonomian secara keseluruhan. Ia menyebut, fenomena ini tentu akan menambah tingkat pengangguran di Tanah Air.
“Daya beli semakin lemah, roda perekonomian tersendat, dan lain sebagainya. Ujungnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Charles. “Kondisi ini tentu juga akan berpengaruh terhadap beban keuangan negara. Maka harus ada kesinambungan untuk mengatasi badai PHK dan upaya penurunan tingkat pengangguran di tanah air.”
