TopCareerID

Jadi Plt Menaker, Menko Airlangga Mulai Bahas Upah Minimum 2025

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebut program kartu prakerja buka pelatihan secara inklusif. (dok. Istimewa)

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebut program kartu prakerja buka pelatihan secara inklusif. (dok. Istimewa)

TopCareer.id – Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mulai membahas penetapan upah minimum 2025.

Airlangga sendiri menggantikan Ida Fauziyah, yang mundur dari kursi Menaker usai terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, Airlangga telah mendalami sejumlah masalah, serta berdiskusi dengan pimpinan Kemnaker, mengenai kebijakan ketenagakerjaan.

“Termasuk siklusnya setiap Oktober-November itu kan menetapkan upah minimum,” kata Susiwijono ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Baca Juga: Menaker Ida: Tingkat Pengangguran Terbuka Capai 4,82%

Menurutnya, pemerintah ingin persiapan yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak saat penetapan upah minimum.

“Kita paham sudah ada regulasi, PP, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan cari jalan keluarnya,” kata Susiwijono usai konferensi pers terkait Program Prakerja.

“Bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa patuh, tapi di sisi lain kebutuhan riil yang dibutuhkan untuk naik berapa, itu bisa kita potret,” imbuhnya.

Baca Juga: Marak Gelombang PHK, 3 Sektor Industri Ini Paling Terdampak

Ia menyebut, perhitungan upah minimum tetap melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dari situ, Menaker akan menyampaikan perhitungannya kepada gubernur, lalu Dewan Pengupahan Daerah menetapkan kenaikan upah, seperti yang dilakukan tiap tahun.

“Hanya yang tahun ini Pak Menko ingin ini komprehensif betul dari sejak awal dibahas,” kata Susiwijono.

Susiwijono menambahkan, meski begitu pemerintah juga akan melakukan evaluasi apakah ini sudah mewakili semua pihak, termasuk dari sisi pengusaha hingga kelas menengah.

“Karena pemerintah juga butuh para pekerja kelas menengah ini juga punya daya beli supaya spendingnya tinggi. Growth-nya kan dari situ ekonomi kita,” kata Susiwijono.

Exit mobile version