TopCareer.id – Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah, dinilai pakar akan tetap berdampak pada kelompok masyarakat kecil dan menengah.
Salah satu argumen yang sering digunakan adalah pajak tersebut hanya akan memengaruhi kalangan atas, atau mereka yang mampu membeli barang-barang mewah.
Namun, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, istilah “barang mewah” tidak memiliki definisi yang jelas tentang apa saja yang termasuk dalam kategori ini.
Achmad mengatakan dalam konteks pajak, barang mewah biasanya mencakup produk seperti kendaraan bermotor premium, perhiasan, barang elektronik mahal, dan properti dengan nilai tertentu.
“Namun, batasan nilai barang yang dianggap mewah sering kali tidak sesuai dengan daya beli masyarakat pada tingkat menengah ke bawah,” ujarnya melalui keterangan tertulis, ditulis Senin (9/12/2024).
Baca Juga: Usai Temui Prabowo, DPR Sebut PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah
Ia mencontohkan, dalam situasi inflasi atau kenaikan harga barang, produk yang sebelummya dianggap kebutuhan sekunder, bisa dengan mudah masuk kategori barang mewah.
Misalnya, beberapa barang elektronik seperti smartphone kelas menengah atas yang sering dipakai bekerja atau pendidikan, dapat dikenakan pajak lebih tinggi.
“Hal ini menunjukkan bahwa definisi barang mewah cenderung kabur dan dapat bergeser seiring waktu, yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat menengah ke bawah,” kata Achmad.
Achmad juga menyoroti dampak tidak langsung dari barang dan jasa lain yang terkait barang mewah, yang ia nilai kerap diabaikan.
Misalnya, peningkatan PPN kendaraan bermotor mewah bisa mempengaruhi industri pendukung seperti layanan perbaikan, asuransi, hingga suku cadang.
Jika produsen dan penyedia jasa di sektor ini menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan kenaikan tarif pajak, maka masyarakat menengah yang menggunakan produk atau layanan tersebut juga akan terdampak,” kata Achmad.
Baca Juga: Indef Ungkap Risiko PPN Naik: Inflasi hingga Susah Dapat Kerja
Begitu pula properti dengan harga tertentu yang dikategorikan barang mewah, akan terkena tarif pajak lebih tinggi, sehingga bisa berdampak pada harga sewa, biaya perawatan, bahkan biaya bahan bangunan.
“Akhirnya, biaya tambahan tersebut akan dibebankan kepada konsumen akhir, termasuk kelompok masyarakat menengah dan kecil,” imbuhnya.
Kenaikan harga barang mewah juga bisa memicu naiknya harga barang laind di pasar, terutama terlihat di sektor dengan rantai pasok panjang seperti industri makanan, konstruksi, dan transportasi.
Contohnya adalah barang elektronik yang dianggap mewah seperti laptop atau smartphone, yang sekarang jadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang memakainya untuk bekerja atau belajar.
Jika harga barang-barang ini naik akibat pajak, maka kelompok masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan untuk mengakses teknologi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
“Akibatnya, kebijakan ini justru memperlebar kesenjangan digital dan ekonomi,” Achmad menyatakan.
