TopCareer.id – Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja yang terlibat judi online (judol) dan scam jadi sorotan berbagai pihak, khususnya usai kasus meninggalnya beberapa pekerja di negara itu.
Menurut Agus Budiman, pakar sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), hal ini juga terjadi imbas sulitnya pekerjaan di tanah air.
Budi mengatakan, minimnya lapangan kerja di dalam negeri jadi salah satu faktor pendorong PMI untuk mencari kerja di luar negeri termasuk Kamboja, meski berisiko terjebak dalam praktik ilegal.
“Kurangnya informasi dan pemahaman tentang risiko pekerjaan di luar negeri juga turut memperburuk situasi ini,” katanya, dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Kamis (24/4/2025).
Ia menyebut, fenomena ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga cermin kegagalan negara menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Baca Juga: Rawan TPPO, Menteri P2MI Imbau Warga Waspada Tawaran Kerja di 3 Negara Ini
Banyak orang Indonesia yang terpaksa merantau ke luar negeri dengan risiko tinggi, karena terdesak kondisi ekonomi.
Laporan dari LSM Migrant Watch Asia mencatat, banyak PMI direkrut melalui agen tidak resmi dan dijanjikan pekerjaan di sektor jasa atau teknologi.
Namun ternyata, mereka dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia. Beberapa korban mengaku disekap, disiksa, dan tidak menerima gaji seperti yang dijanjikan.
“Negara tidak cukup hanya memulangkan mereka. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan PMI dan kebijakan ketenagakerjaan nasional,” kata Budi.
Diketahui, terdapat lonjakan keberangkatan non-prosedural ke Kamboja dalam dua tahun terakhir. Sementara, angka pengangguran di dalam negeri masih stagnan, terutama pada usia produktif.
Baca Juga: 20 Akun dan Situs Rekrutmen Pekerja Migran Ilegal Diblokir Tiap Bulan
Budi menilai ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja sebagai salah satu faktor kunci.
“Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di tanah air,” imbuhnya.
Pemerintah pun diminta agar tak cuma reaktif, tapi juga harus mulai serius berinvestasi pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembukaan sektor industri berbasis kerakyatan.
Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menyediakan lapangan kerja yang layak demi mengurangi ketergantungan pada pekerjaan migran berisiko tinggi.
“Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” pungkasnya.
