TopCareer.id – Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menyebut bahwa idealnya, standar ideal gaji guru di Indonesia seharusnya mencapai Rp 25 juta per bulan.
Hal ini disampaikan oleh Juliyatmono dalam kunjungan kerja Komisi X ke Jambi, Kamis (8/5/2025) pekan lalu.
“Gaji guru standarnya harus Rp 25 juta per bulan. Ini baru akan ideal di Indonesia, dan minat menjadi guru akan meningkat,” kata Juliyatmono, mengutip situs resmi DPR.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tak bisa dilepaskan dari kesejahteraan para pendidiknya. Ia mengatakan, guru yang dihargai secara layak akan termotivasi lebih besar dalam mendidik generasi bangsa.
Ia pun merujuk pada UNESCO Global Education Monitoring 2023 yang menekankan bahwa negara-negara dengan kualitas pendidikan tinggi, memiliki tingkat kompensasi guru yang sepadan dengan profesional di sektor lain.
Di Finlandia, misalnya, gaji guru setara dengan rata-rata pendapatan nasional dan disertai dengan pelatihan berkelanjutan yang kuat.
Baca Juga: 7,28 Juta Pengangguran di RI, Puan Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius
Sementara di Indonesia, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, rata-rata gaji guru ASN golongan III berkisar antara Rp 4 hingga 7 juta per bulan.
Guru honorer bahkan bisa lebih jauh di bawah itu, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) daerah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara beban kerja dan penghargaan terhadap profesi guru.
Lebih lanjut, kata Juliyatmono, alokasi anggaran pendidikan yang saat ini mencapai 20 persen dari APBN, belum sepenuhnya efektif menjangkau kebutuhan fundamental seperti peningkatan kesejahteraan guru.
“Spending anggaran dua persen (dari PDB) saya kira bisa menjangkau itu, karena sekarang masih tersebar di mana-mana, tidak fokus,” ujarnya.
Baca Juga: Rencana Penjurusan Dihidupkan Lagi di SMA, Siswa Harus Diarahkan Sejak Dini
Politikus Partai Golkar itu pun menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memutus kemiskinan.
“Hasil BPS kemarin sudah ditulis, kalau keluarga itu tingkat pendidikannya S1 saja, tentu sudah tidak miskin. Tapi kalau makin rendah, makin ekstrem miskinnya,” kata Juliyatmono.
Dengan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas, ia mendorong agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar meletakkan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia.
“Guru adalah fondasi peradaban. Tanpa penghargaan yang layak, kita tak bisa berharap banyak dari sistem pendidikan,” pungkasnya.
