TopCareer.id – Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait meningkatnya jumlah pengangguran.
Arin Setyowati Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya menegaskan bahwa krisis ketenagakerjaan yang dialami Indonesia saat ini, membutuhkan langkah cepat dan terukur.
Pemerintah pun didesak untuk mengalihkan fokus kebijakan ekonomi dari sekadar menjaga angka makroekonomi, menuju penguatan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Arin menambahkan, rencana menaikkan Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) jadi 12 persen kontraproduktif, serta berpotensi memperparah pelemahan daya beli dan menghambat ekspansi usaha.
“Di saat konsumsi masyarakat menurun dan PHK meningkat, menaikkan PPN hanya akan memperburuk situasi,” kata Arin, dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Jumat (16/5/2025).
Arin pun mengungkapkan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah terkait masalah pengangguran ini.
Baca Juga: BPS: Pengangguran di Indonesia 7,28 Juta per Februari 2025
Pertama, pemerintah harus memprioritaskan penyelamatan sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan makanan-minuman.
Insentif fiskal berupa pengurangan pajak, subsidi gaji, hingga pinjaman lunak bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja dinilai dapat membantu menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kedua, optimalisasi belanja negara melalui proyek-proyek padat karya di daerah juga bisa jadi solusi strategis.
Menurut Arin, dana yang semula dialokasikan untuk proyek besar harus dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lokal berskala kecil hingga menengah, seperti irigasi desa, sanitasi publik, dan jalan lingkungan.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor informal.
Sektor tersebut menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Namun, akses mereka terhadap pembiayaan dan pelatihan masih terbatas.
Baca Juga: Menaker: 24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025
Keempat, penguatan jaring pengaman sosial juga penting untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan.
Pemerintah perlu memberikan subsidi transportasi kerja, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar lokal, hingga bantuan sosial bersyarat bagi keluarga terdampak PHK.
Arin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, industri, akademisi, dan masyarakat, harus menjadi pondasi utama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jika tidak segera ditangani dengan serius, lonjakan pengangguran ini tidak hanya akan menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga bom waktu sosial,” kata Arin.
Karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera bergerak cepat dan tepat demi menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
