TopCareer.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah proaktif dalam merespon fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang makin mengkhawatirkan.
Puan menegaskan bahwa pemerintahan yang merupakan hasil dari demokrasi, harus hadir langsung menyejahterakan kehidupan rakyat.
“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,” kata Puan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (23/5/2025).
Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” ujarnya.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mencatat, hingga 20 Mei 2025, ada 26.454 pekerja terkena PHK.
Puan mengatakan, kenaikan angka PHK ini bukan sekadar statistik, namun pengingat bahwa krisis ketenagakerjaan sudah semakin parah di Indonesia.
Baca Juga: Pekerja Informal Naik karena Badai PHK, Pemerintah Wajib Beri Perlindungan Sosial
Politikus PDIP itu pun mendorong agar pemerintah merespon dengan strategi yang konkret.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” kata Puan.
Pemerintah juga didorong menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia.
Pemerintah juga diminta tak hanya menunggu badai berlalu, tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang nasibnya terancam.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ketua DPR perempuan pertama ini juga menyoroti berbagai tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan bagi pekerja.
“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” kata Puan.
Baca Juga: PHK Buat Daya Beli Menurun, Ekonom Beri Saran Ini ke Pemerintah
Ia pun mengklaim DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk bagi para tenaga kerja.
Puan menambahkan, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasi badai PHK, termasuk dari pelaku bisnis atau perusahaan sebagai pihak pemberi kerja.
Puan menyebut, memastikan warga memperoleh kesejahteraan merupakan amanat konstitusi negara, salah satunya terkait jaminan pekerjaan sehingga negara harus hadir untuk rakyat.
“Negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” pungkasnya.
