TopCareer.id – Kenaikan gaji hakim yang mencapai 280 persen harus diiringi dengan komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
Pernyataan ini disampaikan oleh Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya).
“Integritas tidak hanya sebagai slogan, tetapi juga sebagai prinsip yang harus dilakukan oleh hakim di dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya, dikutip dari um-surabaya.ac.id.
Satria mengatakan, berbagai perkara harus ditangani dengan benar-benar adil, termasuk pidana khusus seperti korupsi hingga kasus suap atau pencucian uang, dan lain-lain.
“Juga kejahatan-kejahatan lain yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” kata Satria, ditulis Selasa (17/6/2025).
Baca Juga: Mau Dinaikkan Prabowo 280 Persen, Berapa Gaji Hakim di Indonesia?
Dengan logika semakin sejahteranya hakim lewat kenaikan gaji, maka penegakan hukum seharusnya bisa lebih maksimal.
“Logika yang dibangun oleh pemerintah itu, kesejahteraan hakim terpenuhi, mereka kemudian merasa sesuai kebutuhannya, sehingga mereka tidak mau disuap,” kata Satria.
Namun, ia mengingatkan gaji bukan satu-satunya cara memberantas masalah di sektor peradilan. Karena itu, dia menegaskan integritas harus tetap diperkuat.
Menurut Satria, pendapatan bukan satu-satunya cara untuk memberantas korupsi di sektor peradilan.
Baca Juga: 10 Pekerjaan dengan Rata-Rata Upah Tertinggi versi BPS per Februari 2025
Ia menyebut, masih banyak oknum di kalangan hakim maupun panitera, baik di Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kekuasaan besar dalam memutuskan perkara.
Kekuasaan itu kerap digunakan secara tebang pilih, sehingga mengorbankan rasa keadilan di masyarakat.
Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan terhadap praktik mafia peradilan, sehingga tidak ada lagi penyelewengan di sektor peradilan.
“Sehingga kewenangan terkait dengan pemberantasan korupsi di sektor peradilan ini dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin. Ini yang penting, untuk mewujudkan sejauh mana reformasi di sektor peradilan,” pungkas Satria.