TopCareer.id – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa menegaskan bahwa pemerintah harus segera ambil langkah konkret untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Hal ini disampaikan Saan terkait kekhawatiran adanya PHK massal di berbagai sektor industri, sebagai tanggapan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tentang potensi gelombang PHK yang besar.
Menurutnya, DPR dan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah skenario tersebut menjadi kenyataan. Proyeksi PHK massal yang disampaikan pemerintah ini pun harus dijadikan sinyal peringatan serius.
“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” kata Saan di Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga: 7,28 Juta Pengangguran di RI, Puan Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius
Saan juga menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Anggaran maupun komisi-komisi terkait di DPR RI, untuk menyikap fenomena ini secara sistematis dan terukur.
“Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi. Tujuannya jelas: mencegah PHK puluhan ribu tenaga kerja,” tegasnya, mengutip keterangan tertulis.
Luhut sebelumnya mengatakan bahwa meski terjadi penurunan produktivitas di beberapa sektor, pemerintah menargetkan penciptaan 67.800 lapangan kerja baru sebelum akhir tahun 2025.
Namun, berbagai pengamat menilai angka tersebut belum sebanding dengan ancaman PHK massal yang dipicu perlambatan ekonomi global, pelemahan daya beli, dan transformasi digital yang belum siap ditopang oleh sebagian pelaku industri dalam negeri.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga kuartal I tahun 2025, lebih dari 38 ribu pekerja terkena PHK, dengan sektor manufaktur dan tekstil menjadi penyumbang terbesar.
Sementara, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan angka tersebut bisa melonjak dua kali lipat hingga akhir tahun, jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah.
Baca Juga: DPR: Stimulus Ekonomi Juga Harus Jangkau Kelas Menengah
Menurut Saan, antisipasi tak cukup hanya dengan klaim penciptaan lapangan kerja, tapi juga harus didukung data konkret dan respon kebijakan yang adaptif.
“Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” kata Saan.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu pun menyatakan bahwa DPR siap mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK, yang mencakup insentif pajak bagi industri padat karya, stimulus pelatihan ulang tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja terdampak.
“Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.