TopCareer.id – Pemerintah didesak untuk segera mendorong penciptaan lapangan kerja guna mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026.
Tekanan ekonomi akibat bencana ekologis, ketidakpastian investasi, hingga ruang fiskal dan moneter yang kian sempit dinilai menjadi tantangan utama pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Menurut Denni Puspa Purbasari, dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) ketidakpastian geopolitik global dan kebijakan perdagangan negara besar seperti Amerika Serikat juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
Sementara dari sektor keuangan, ia menilai pertumbuhan kredit perbankan yang diperkirakan hanya 9 persen juga jadi salah satu faktor keterbatasan dorongan terhadap ekspansi ekonomi nasional di 2026.
“Akan sulit dicapai karena berbagai faktor bencana di Sumatra, kebijakan tarif Trump, hingga kebijakan struktural yang minim dan implementasi di masyarakat belum signifikan membuat ruang fiskal dan moneter semakin sempit,” kata Denni, mengutip laman resmi UGM, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga: Industri Agro Topang Pertumbuhan Ekonomi, Serap 9,8 Juta Pekerja
Denni menegaskan, tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah mewujudkan kondisi full employment atau tersedianya lapangan kerja bagi seluruh angkatan kerja.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja menjadi kunci karena tenaga kerja merupakan sumber daya utama yang melekat pada manusia, termasuk kelompok rentan.
Namun, kata Denni, tenaga kerja baru memiliki nilai ekonomi ketika terserap dalam pekerjaan produktif. Dengan adanya lapangan kerja, masyarakat dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Karena itu, Denni mengatakan bahwa pemerintah harus aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi.
“Tugas pemerintah saat ini adalah menciptakan iklim usaha yang baik agar banyak usaha dapat tumbuh,” ujarnya.
Pemerintah diminta untuk terjun langsung menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki. Denni menilai, mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan “market” dalam menciptakan lapangan kerja secara alami.
Baca Juga: Setkab Teddy Ungkap Jurus Prabowo Buka Lapangan Kerja Baru
Namun, Denni juga mengingatkan bahwa intervensi pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak berujung pada pemborosan anggaran yang malah membuat kontraproduktif.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja harus dirancang dalam skala nasional dan menyasar jumlah angkatan kerja yang besar, bukan dari program-program sempit yang hanya menyasar kualifikasi tertentu dan berdampak terbatas.
“Jika PR besar sudah terlaksana, baru dipikirkan bagaimana kita bisa mengundang pebisnis untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja berupah tinggi. Jangan spesifik dulu baru yang umum,” kata Denni.
Apabila tidak segera diatasi, Denni memperingatkan munculnya risiko sosial yang serius akibat terbatasnya lapangan kerja.
Keresahan dapat dirasakan lintas kelompok usia, mulai dari kekhawatiran sulit memperoleh pekerjaan hingga ketakutan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang sudah bekerja.
Baca Juga: Cari Kerja Sulit, Ikan Cupang Bisa Jadi Duit
Kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat karena cenderung menahan konsumsi dan memilih menabung, yang akhirnya bisa memicu perlambatan ekonomi yang berkelanjutan.
Demmi menambahkan, ini juga akan berdampak pada menurunnya penghasilan, yang berpotensi menjerat masyarakat dalam utang, hingga memperburuk kesejahteraan.
Pemerintah pun perlu memperhatikan penentuan prioritas dan konsistensi pelaksanaan dalam menjamin stabilitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, segala kebijakan yang dirumuskan harus punya tujuan yang jelas, serta disertai mekanisme tegas dalam menjalankan penghargaan dan sanksi.
“Tinggal dibuat prioritasnya, definisikan goal-nya, susun reward–punishment-nya, dan dieksekusi. Mungkin beberapa cara-cara kerja di swasta bisa ditiru,” pungkas Denni.