TopCareer.id – Baru-baru ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada potensi 28 juta orang Indonesia mengalami masalah kejiwaan.
Terkait hal ini, psikiater Riati Sri Hartini menyebut pernyataan ini sebenarnya masuk akal, meski angka tersebut juga harus dipahami secara hati-hati.
“Angka itu sangat bergantung pada apa yang dimaksud dengan masalah kejiwaan dan dari data tahun berapa angka tersebut diambil,” kata dosen Fakultas Kedokteran IPB University ini.
Menurutnya, yang terpenting bukan cuma soal jumlah. Ia pun mempertanyakan apakah masalah kejiwaan yang dimaksud hanya mencakup gangguan jiwa berat, atau juga termasuk stres, kecemasan, dan gangguan emosional lain.
“Meski demikian, apa pun definisinya, angka tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan persoalan serius yang dialami jutaan orang di Indonesia dan perlu penanganan yang lebih sungguh-sungguh,” kata Riati.
Dikutip dari laman IPB, Jumat (30/1/2026), ia menyebut ada beberapa kelompok masyarakat yang berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kejiwaan.
Mereka adalah anak dan remaja yang masih berada dalam masa perkembangan emosi dan identitas, serta rentan terhadap tekanan sekolah, pergaulan, perundungan, dan pengaruh media sosial.
Baca Juga: Menkes Ungkap Potensi 28 Juta Warga RI Kena Masalah Kejiwaan
Selain itu, kelompok usia produktif atau pekerja juga berisiko. Tuntutan kerja, target, persaingan, serta masalah ekonomi keluarga yang kerap mereka hadapi dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi.
Perempuan juga dinilai lebih rentan akibat faktor biologis seperti hormonal, peran ganda di rumah dan tempat kerja, serta tekanan relasi dan kekerasan psikologis.
Kelompok lain adalah warga perkotaan, karena ada risiko di balik hidup dengan ritem cepat, tingkat kompetisi tinggi, biaya hidup mahal, serta hubungan sosial yang cenderung individual.
Kondisi serupa dialami oleh kelompok dengan tekanan ekonomi dan sosial, seperti masalah keuangan, pengangguran, konflik keluarga, dan tekanan sosial yang terus menumpuk.
Kelompok rentan lainnya adalah masyarakat dengan akses layanan kesehatan mental yang rendah dan stigma yang tinggi, sehingga enggan mencari bantuan profesional.
Lansia juga termasuk kelompok berisiko karena menghadapi berbagai perubahan besar dalam hidup seperti penurunan kesehatan fisik, kehilangan pasangan atau teman, pensiun, kesepian, dan perasaan tidak berguna.
Baca Juga: Kemenkes Anjurkan Masyarakat Skrining Kesehatan Jiwa Sekali Setahun
Riati pun menegaskan, gangguan jiwa tak muncul hanya dari satu penyebab tunggal. Masalah ini bersifat multifaktorial.
“Faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual saling berinteraksi dan dapat memicu gangguan jiwa ketika tidak berada dalam kondisi seimbang,” ujarnya.
Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah kejiwaan harus dilakukan secara menyeluruh.
Individu punya peran dalam menjaga pola hidup sehat dan mengelola stres, sementara keluarga dan lingkungan harus menciptakan suasana yang suportif.
Di sisi lain, sekolah dan tempat kerja juga punya peran dalam menyediakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan.
“Masyarakat diharapkan dapat mengurangi stigma, sementara pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan mental mudah diakses dan edukasi kesehatan mental diperluas,” kata Riati.
Masyarakat juga diajak untuk lebih mengenali tanda-tanda awal masalah mental lewat deteksi dini dan skrining sederhana.
“Mari hapus stigma agar tidak ada lagi yang takut atau malu mencari bantuan. Ciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja yang aman, saling mendukung, dan tidak menghakimi,” pungkas Riati.
