TopCareer.id – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ruchyat mengingatkan agar BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupannya ke pekerja informal dalam negeri dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Hal ini disampaikannya dalam agenda dalam agenda Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Ruchyat, meski PMI punya kontribusi masif terhadap ekonomi nasional, namun proteksi yang mereka terima belum sebanding.
Baca Juga: Pekerja Informal Masih Tinggi, Cermin Kemiskinan Struktural di Indonesia
“Kita harus melihat fakta ini dengan serius. Di satu sisi, devisa negara dari pekerja migran ini mencapai Rp 253,3 triliun di tahun 2024. Angka ini sangat signifikan bagi kas negara,” katanya, mengutip keterangan tertulis.
Selain itu, Ruchyat menilai masih ada ketimpangan antara kontribusi ekonomi yang ang besar tersebut dengan jaminan perlindungan sosial yang masih sering dianggap rentan.
Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh terjebak dalam stigma “asuransi pekerja kantoran”, serta harus benar-benar hadir bagi kelompok yang disebut pahlawan devisa itu.
Baca Juga: Ojol-Kurir Bakal Dapat Diskon 50 Persen Iuran JKK-JKM BPJS
Ruchyat juga menyebut bahwa 60 persen pasar kerja Indonesia didominasi oleh sektor informal. Ia melihat, masih ada persepsi di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya ditujukan bagi pekerja formal.
Dia pun berharap agar BPJS Ketenagakerjaan benar-benar mampu mengelola mandatnya.
BPJS Ketenagakerjaan pun harus lebih proaktif, sehingga setiap rupiah kontribusi pekerja dari pasar domestik maupun mancanegara dibalas dengan perlindungan dan layanan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.