TopCareer.id – Pakar IPB University menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harusnya juga diiringi dengan pembukaan lapangan kerja.
Pakar kebijakan publik IPB University Muhammad Findi menyebut, MBG memang penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya konkret dalam menciptakan lapangan kerja, demi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Secara politis MBG merupakan program yang wajar dijalankan sebagai bentuk realisasi agenda pemerintahan sekaligus upaya membangun kepercayaan publik,” ujarnya, mengutip laman resmi IPB, Kamis (19/2/2026).
Dilihat dari perspektif ekonomi dan sosial, program ini juga berpotensi memberikan dampak panjang bagi peningkatan kualitas kesehatan fisik dan mental pelajar.
Menurut Findi, pemenuhan gizi yang baik dapat menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang lebih produktif dan berdaya saing.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen, Lapangan Kerja Harus Cepat Diciptakan
Namun, peningkatan kualitas SDM tak boleh cuma bertumpu pada pemenuhan gizi. Kemudahan akses pendidikan, serta pengurangan biaya pendidikan, juga jadi faktor pendukung untuk membentuk SDM unggul.
“Peningkatan mutu SDM harus dibarengi kemudahan akses pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar masyarakat dapat berkembang secara optimal,” kata Findi.
Findi menyoroti bahwa di 2025, pemerintah menganggarkan dana MBG sebesar Rp 171 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat, yang meningkat jadi Rp 335 triliun pada 2026.
Menurutnya, besarnya anggaran harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar implementasi program berjalan efektif, khususnya dalam menjamin standar keamanan pangan.
“Kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi serius dalam sistem distribusi dan penyimpanan MBG,” kata Findi.
Baca Juga: Kasus Keracunan di MBG Jadi Sorotan, Pakar UGM Beri Tips Penanganannya
Ia menambahkan, MBG juga memang punya potensi mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor produksi dan distribusi makanan. Namun, keberlanjutan dan kualitas tenaga kerja yang terserap masih jadi tantangan.
Menurutnya, tingkat pengangguran Indonesia di 2025 tercatat mencapai sekitar 7,46 juta orang. Karena itu, MBG bukan satu-satunya strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi.
Findi menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih komprehensif dengan mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis lainnya.
Beberapa sektor tersebut seperti industri manufaktur, agroindustri, serta berbagai sektor jasa, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perbankan syariah.
Selain itu, percepatan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintahan pusat dan daerah juga jadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan.
Baca Juga: Prabowo Minta Apindo Ciptakan Lapangan Kerja di Berbagai Industri
Findi mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja berkelanjutan.
“Kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri melalui pekerjaan tetap merupakan kebutuhan mendasar. Jika pengangguran meningkat, risiko kemiskinan dan instabilitas sosial juga akan semakin besar,” katanya.
Ia pun menegaskan, MBG dan peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan sebagai strategi pembangunan nasional yang komprehensif.
“Pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.