TopCareer.id – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat antisipasi dini terhadap potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hal ini didasari peringatan dari serikat pekerja soal potensi gelombang PHK dalam tiga bulan ke depan.
Dalam rapat kerja dengan Menaker Yassierli di Jakarta, Kamis (9/4/2026), Nurhadi mengatakan kondisi ini harus diantisipasi sejak dini, supaya dampaknya tidak meluas dan merugikan pekerja.
“Saya membaca di media ada peringatan bahwa dalam tiga bulan ke depan berpotensi terjadi badai PHK. Ini harus menjadi perhatian serius, dan perlu ada deteksi dini dari Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Nurhadi.
Ia menyebut, tren PHK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Menurut data yang disampaikan, angkanya mencapai sekitar 77 ribu di tahun 2024, lalu meningkat jadi 88 ribu pada 2025.
Baca Juga: Data Kemnaker: 359 Pekerja Kena PHK di Januari 2026
“Kita tentu berharap di tahun 2026 ini angkanya bisa ditekan. Jangan sampai tren kenaikan ini terus berlanjut,” kata politikus Fraksi Partai Nasdem, seperti dikutip dari laman resmi DPR.
Menurut Nurhadi, deteksi dini adalah kunci penting agar pemerintah bisa mengambil langkah antisipatif sebelum gelombang PHK terjadi secara masif.
Dengan sistem peringatan awal, pemerintah bisa dapat memetakan sektor-sektor yang berpotensi terdampak dan menyiapkan kebijakan mitigasi yang tepat.
“Kalau kita punya deteksi dini, kita bisa tahu sektor mana yang berpotensi terdampak, sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan sejak awal,” kata Nurhadi.
Baca Juga: DPR Minta Perusahaan Tak PHK Karyawan Demi Hindari Bayar THR
Ia menambahkan, upaya mitigasi PHK tidak hanya penting untuk melindungi pekerja, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dinilai Nurhadi sangat krusial.
Nurhadi pun berharap Kemnaker bisa segera merumuskan langkah konkret dalam merespon PHK, sehingga angkanya bisa ditekan seminimal mungkin.
“Kita ingin PHK ini bisa dicegah semaksimal mungkin, sehingga dampaknya tidak meluas ke masyarakat,” pungkasnya.
