Topcareer.id - Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan, terutama kaum pekerja dan buruh. Dalam UU Cipta Kerja, ada 11 klaster yang dibahas, seperti: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha,...
Topcareer.id - Di tengah pandemi virus corona, DPR justru mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang masih banyak menuai kontroversi karena dinilai lebih menguntungkan perusahaan dan merugikan pekerja atau buruh. Seolah tak mau peduli terhadap penolakan yang diajukan, RUU Cipta...
Topcareer.id - Bagi pekerja, tentu tahu dong Undang-undang cipta kerja telah disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu. Nah, kamu sudah tahu belum dalam UU baru tersebut, terdapat beberapa perbedaan mengenai waktu kerja dan lembur, serta waktu istirahat. Pertama mengenai waktu kerja....
Topcareer.id – Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan beragam kontroversi. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan bahwa UU ini di satu sisi mampu membuka peluang investasi pertanian. Head of Research CIPS, Felippa Amanta mengatakan, pengesahan Omnibus Law bisa...
Topcareer.id - Dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah resmi menambahkan jaminan sosial yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). JKP yang diselenggarakan oleh BP Jamsostek bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat...
Topcareer.id – Salah satu hal yang juga digarisbawahi ketika RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR, yakni terkait keberlangsungan lingkungan hidup. Beragam organisasi lingkungan hidup dan bahkan investor global mengkhawatirkan pengesahan UU kontroversial ini berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Wahana...
Topcareer.id – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 mengundang aksi protes dari para pekerja dan buruh di sejumlah daerah. Bahkan, beragam serikat pekerja internasional pun menyatakan sikap tegas menolak pengesahan UU controversial tersebut....
Topcareer.id - Ada kabar bahagia bagi pihak yang senang akan lahir omnibus law cipta lapangan kerja, terutama para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang digadang-gadang akan mendapat upah. Pasalnya dalam pembahasan lanjutan Rapat Terbatas (ratas) mengenai Perkembangan Penyusunan Omnibus Law...
Topcareer.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Untuk Cipta Lapangan Kerja yang akan disampaikan kepada DPR RI pertengahan Januari nanti mencakup 11 (sebelas) klaster yang melibatkan 30 Kementerian dan Lembaga (K/L). Oleh karena itu, Presiden...