TopCareer.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan dengan modus baru, yang mengatasnamakan pegawai DJP. Modus ini dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP, lalu melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Mengutip siaran pers, Rabu (25/9/2024),...
TopCareer.id - Buat wajib pajak harus mengecek lagi apakah Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP-nya sudah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebelum 1 Juli 2024. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI), Kemenkeu, Deni Surjantoro pada Februari lalu,...
Topcareer.id – Pada 1 Juli 2024, implementasi NIK sebagai NPWP dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023. Bagi seluruh wajib pajak, diminta untuk segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Sementara itu, yang belum mengetahui cara pemadanannya, cukup siapkan...
Topcareer.id – Saat ini seluruh wajib pajak orang pribadi diminta untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan, batas waktu pemadanan ini adalah sebelum tanggal 1 Januari 2024. Aturan soal pemadanan NIK jadi NPWP...
Topcareer.id – Dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Presiden Joko Widodo menyebut hingga tanggal 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya. Presiden menilai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun...
Topcareer.id – Dalam hal pelaporan SPT Tahunan, wajib dilakukan apabila status NPWP aktif, sekalipun tidak ada kegiatan atau penghasilan sama sekali selama satu tahun berjalan. Kecuali NPWP dalam status non-efektif. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menurut Peraturan Direktur...
Topcareer.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali meluruskan pemberitaan terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemberitaan yang menyebut setiap pemilik NIK merupakan Wajib Pajak (WP) ditegaskan olehnya sebagai sesuatu yang salah...
Topcareer.id – Sebelumnya, pemerintah resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP sendiri terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni: Ketentuan Umum...
Topcareer.id – Pemerintah memperluas kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor mengatakan, penyesuaian kriteria penerima insentif pajak...
Topcareer.id – Hingga 31 Maret 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak sebanyak 11,3 juta. Jumlah ini meningkat 26,6% atau 2,4 juta SPT jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkumpul 8,9 juta SPT. Direktur...