TopCareer.id – Peretas yang sempat membuat heboh Indonesia beberapa waktu lalu, Bjorka, diduga membocorkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Data yang diduga bocor mencapai enam juta, termasuk di antaranya diklaim milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep.
Dalam tangkapan layar dari situs Breach Forums yang diunggah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di akun X @secgron, data tersebut sebesar 500MB saat dikompres dan sebesar 2GB saat di-uncompressed.
Berdasarkan penelusuran TopCareer.id, Kamis (19/9/2024), tangkapan layar tersebut berasal dari situs breachforums.st.
Baca Juga: Indodax Diduga Kena Hack, Bappebti Minta Pengguna Tak Panik
Akun @FalconFeedsio juga mengunggah tangkapan layar serupa di X, yang menyebutkan beberapa data ini mencakup nama, NIK, NPWP, alamat, email, dan nomor telepon.
“Keaslian dari klaim ini masih belum diverifikasi,” tulis akun @FalconFeedsio.
Total data mencapai 6.663.379 dan terdiri dari nama, NIK, nomor NPWP, alamat, email nomor telepon, tempat tanggal lahir, nama KPP, Kanwil, Status PKP, jenis wajib pajak, dll.
“Dalam sampel ini Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, beserta pejabat dari Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang tidak berguna,” tulis Bjorka.
Baca Juga: Mudah Ditebak, 20 Password Paling ‘Mainstream’ di Indonesia
Dalam unggahannya, Teguh juga mengunggah tangkapan layar beberapa nama pejabat yang diduga masuk dalam sampel.
Selain Presiden, terdapat data Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sampai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Data-data ini dijual dengan harga USD 10000 atau, menurut Teguh, sekitar Rp 150 juta.
Terkait dugaan kebocoran data ini, akun resmi DJP @DitjenPajakRI telah merespon keramaian tersebut di media sosial X.
“Sehubungan dengan adanya informasi dugaan kebocoran data yang beredar di linimasa. Bersama ini Taxmin sampaikan bahwa saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait hal tersebut,” tulis akun itu.
