Peserta Magang Kini Berhak dapat Uang Saku hingga JKK
TopCareer.id – Undang-Undang atau UU Pelindungan Ketenagakerjaan secara resmi mengatur soal pemagangan dan mewajibkan perusahaan tempat magang memberikan uang saku bagi peserta magang.
Dalam Pasal 36 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa pemagangan ditujukan bagi pencari kerja, tidak berstatus pekerja atau buruh di perusahaan tempat magang, serta tanpa Hubungan kerja.
Adapun, hak-hak peserta magang dalam negeri seperti dikutip dari Pasal 37 ayat (6) yaitu minimal:
- memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum Pemagangan;
- memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti Pemagangan;
- memperoleh uang saku;
- diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelalaan kerja dan jaminan kematian; dan
- memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Diterbitkan, Berikut Aturan Lengkapnya
Di sisi lain, dalam ayat (7), peserta magang juga wajib menaati perjanjian magang, mengikuti program hingga selesai, menaati tata tertib yang berlaku di tempat magang, serta menjaga nama baik penyelenggara pemagangan.
Ketentuan soal uang saku juga ditegaskan dalam ayat (9) yang menyatakan bahwa penyelenggara pemagangan mempunyai kewajiban untuk:
- membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;
- memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan perjanjian Pemagangan;
- menyediakan fasilitas K3;
- memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;
- mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- mengevaluasi peserta Pemagangan; dan
- memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
Baca Juga: Pemerintah Nyatakan Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan
Sementara, aturan pelaksanaan magang di wilayah Indonesia menurut Pasal 38 yaitu:
- jangka waktu Pemagangan paling lama 6 bulan;
- durasi Pemagangan paling lama 8 jam dalam 1 Hari dan 40 jam dalam 1 Minggu; dan
- prinsip proporsionalitas Pemagangan antara latihan kerja dan teori ditentukan dalam perjanjian Pemagangan.



