TopCareer.id – Greenpeace Indonesia menyebut krisis iklim di Indonesia ikut berdampak pada pekerja dan perekonomian masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.”
Dalam keterangannya, Greenpeace menyebut krisis iklim bukan hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga menggerus penghasilan dan daya beli pekerja.
Nelayan dan pekerja gig seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, merupakan kelompok pekerja yang paling terdampak.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia pun menyatakan desakan mereka pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup warga.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny mengutip siaran pers, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.
“Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujarnya.
Dia menambahkan, di tengah situasi tersebut, masyarakat semakin terhimpit dengan kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Jeanny.
Baca Juga: Menkes Imbau Kelompok Rentan Terdampak Kabut Asap Karhutla Batasi Keluar Rumah
Temuan riset terbaru Greenpace Indonesia pun disebut menunjukkan sebaliknya. di mana pemerintah gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam laporan tersebut, krisis iklim berdampak pada kualitas hidup di delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa.
Tiga wilayah ini yaitu Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).
Hasil riset menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan (41 persen), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39 persen) masyarakat.
Selain itu, 20 persen responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, lembaga tersebut menyebut masyarakat terpaksa melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan.
Laporan ini mencatat 57,34 persen responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp 50.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan.
Sebanyak 38,78 persen responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp 80.000 sampai Rp 500.000 per bulan.
Untuk menambah pendapatan, 56,79 persen responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp 500.000 hingga Rp 2.500.000 per bulan.
Sementara, 17,73 persen sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp 5.000 sampai Rp 500.000 per bulan.
Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, namun juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.
Baca Juga: BRIN Kaji Penggunaan Dry Ice untuk Atasi Asap Karhutla
Bagi warga terdampak bencana iklim, beban ini jadi semakin berat. Krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan harian, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Di sisi lain, pemerintah dinilai malah memprioritaskan anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim seperti Makan Bergizi Gratis.
Menurut Greenpeace Indonesia, ini menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” kata Jeanny.
Bertepatan dengan dua tahun pemerintah Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), untuk mendesak pemerintah serius menangani krisis iklim.
Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka di utara.
Sementara, spanduk lain bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran Hotel Indonesia.
